Dewan Desak Pemkab Gunungkidul Segera Tata Pejabat
Komisi A DPRD Gunungkidul mendesak Pemkab Gunungkidul untuk segera melakukan penataan pejabat. Penataan itu harus segera dilakukan untuk memaksimalkan kinerja di pemerintahan.
Komisi A DPRD Gunungkidul mendesak Pemkab Gunungkidul untuk segera melakukan penataan pejabat. Penataan itu harus segera dilakukan untuk memaksimalkan kinerja di pemerintahan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul merencanakan memulai proses revitalisasi bangunan Bangsal Sewokoprojo di Wonosari pada tahun ini.
Pemkab Gunungkidul memiliki wacana untuk membangun kantor pemerintahan terpadu di satu kompleks. Rencanananya kompleks pemerintahan ini berada di Desa Siraman, Kecamatan Wonosari.
Pemkab Gunungkidul mulai bersiap untuk merekrut Pegawai Pemerintan dengan Perjanjian Kerja (P3K). Namun Pemkab belum bisa memastikan kapan waktu pelaksanaan rekrutmen.
Pengelolaan website milik organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Gunungkidul belum maksimal. Hal ini terlihat dari konten di dalam web yang telah tersedia. Guna memaksimalkan fasilitas ini dibuat kebijakan pengelolaan website menjadi salah satu indikator dalam pemberian tunjangan kinerja (tukin).
Panitia Seleksi lelang jabatan tinggi pratama sudah mengantongi tiga nama di setiap lowongan untuk diserahkan ke bupati. Rencannya dalam waktu dekat nama kandidat akan diserahkan ke bupati.
Bangunan fisik RSUD Tipe D Saptosari sudah selesai dibangun. Meski demikian, pemkab masih mengalokasikan Rp9 miliar untuk finalisasi pembangunan di tahun ini. Total anggaran pembangunan mencapai Rp49 miliar.
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul menargetkan program fisik masuk proses lelang di triwulan pertama 2019. Hal ini dilakukan agar pengerjaan memiliki rentang waktu yang panjang sehingga kualitasnya tidak asal-asalan.
Dinas Pekerjaaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Gunungkidul telah menyelesaikan pembangunan Taman Budaya tahap pertama di tahun ini. Untuk mempercepat penyelesaikan, program pembangunan akan diusulkan menjadi proyek jangka panjang atau multiyear.
Anggota DPRD Gunungkidul mengusulkan kepada pemkab agar Perda No.14/2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan direvisi. Rekomendasi ini diberikan berdasarkan fungsi pengawasan dewan terhadap implementasi perda.