Dinas Perhubungan (Dishub) Bantul hanya bisa mengandalkan dana dari Pemerintah Pusat untuk memperbaiki sejumlah peranti uji kendaraan bermotor atau kir yang rusak, karena terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantul.
Layanan pengujian kendaraan bermotor atau uji kir di Bantul diliburkan hingga 3 Februari mendatang. Hal itu lantaran alat uji kir yang dimiliki oleh Pemkab Bantul hingga kini masih rusak.
Kehadiran model baru dengan harga yang makin kompetitif membuat konsumen mulai melirik kendaraan hibrida. Hal tersebut membuat penjualan kendaraan hibrida pada Januari-September 2019 tumbuh tinggi dengan motor utama berasal dari model yang dipasarkan Toyota dan Lexus.
Rencana penggantian mobil dinas presiden dan menteri menuai pro dan kontra. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhamad Nasir, menganggap penggantian mobil dinas baru menjadi sesuatu yang normal apabila mobil dinas itu telah melebihi batasan penggunaan dianggap tidak ideal lagi untuk dipergunakan.
Pita penggaduh yang belum lama dipasang di Jalan Kebon Agung, Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Sleman, tepatnya di depan Youth Centre, dikeluhkan pengendara. Pasalnya, pemasangan pita penggaduh dianggap terlalu tinggi.
Rencana Pemerintah membeli mobil dinas baru bagi presiden dan wakil presiden menuai pro dan kontra. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan keputusan pemerintah tersebut tidak perlu dipermasalahkan selama melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku.
Rencana penggantian mobil dinas menuai pro dan kontra. Berbagai alasan diutarakan menteri, salah satunya mobil dinas tersebut sering mogok.
Pemerintah berencana mengganti mobil dinas Menteri dan pejabat setingkat. Sering mogok mobil dinas VVIP Presiden, Menteri hingga Pejabat menjadi alasannya.
Ketua Umum DPP Organda Adrianto Djokosoetono menuturkan digitalisasi uji tipe dan Bukti Lulus Uji Tipe sebagai langkah maju yang memberikan kepastian pada dunia usaha.
Pemerintah akan melakukan pengadaan kendaraan dinas bagi para menteri Kabinet Kerja, pejabat setingkat menteri, ketua/wakil ketua MPR, DPR, dan DPD. Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyatakan bahwa program tersebut dilakukan dengan sejumlah pertimbangan.
