DPRD Kota Jogja menyatakan anggaran keringanan untuk tunggakan SPP di sekolah dinaikkan seiring dengan banyaknya warga terdampak akibat corona. Keringanan ini terutama ditujukan kepada siswa kurang mampu.
Dunia pendidikan Indonesia sudah siap mengawali pelaksanaan tahun ajaran baru 2020/2021 dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini dengan tata laksana normal baru. Hal tersebut disampaikan oleh Guru Besar Ilmu Pendidikan UNS Joko Nurkamto.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul mengkaji memperpanjang program belajar dari rumah (BDR). Program ini dijalankan sebagai upaya mencegah penyebaran virus Corona.
Bagi sekolah yang melaksanaan PPDB secara luring (luar jaringan atau offline), Kemendikbud mewajibkan sekolah mengumumkan agar peserta yang mendaftar mengikuti protokol kesehatan. Salah satunya, ujar Chatarina, para calon peserta didik wajib menggunakan masker.
Mantan Menko bidang Perekonomian Rizal Ramli menilaisekolah-sekolah yang di Indonesia yakni sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), memiliki banyak siswa sehingga sulit untuk menerapkan jaga jarak (physical distancing) antarsiswa. Untuk itu, iamengusulkan kepada pemerintah agar kegiatan belajar-mengajar tetap dilakukan di rumah hingga awal tahun depan.
Pendaftaran Kelas Khusus Olahraga (KKO) di SMPN 13 Jogja masih belum bisa dilaksanakan secara daring. Meski demikian guna meminimalisir penyebaran Covid-19, beragam standar protokol kesehatan tetap diterapkan.
Pandemi Covid-19 di Indonesia membuat tatanan kehidupan dan kebiasaan masyarakat harus bisa beradaptasi dengan new normal. Demikian juga dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) harus mampu beradaptasi.
Selama masa pandemi Corona, PPPA Raudhatul Jannah yang berlokasi di utara Pantai Kuwaru, Dusun Bodowaluh, Karang RT4, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, memilih menghentikan kegiatan pendidikan.
Isolasi diri atau karantina semacam ini, tentu menjadi mimpi buruk. Secara fisik orang mampu beradaptasi, namun secara psikologis orang akan merasa sangat terkucil dan kesepian.
Sebelum petunjuk teknis penerimaan siswa baru ditetapkan, Komisi D DPRD Kota Jogja meminta Dinas Pendidikan setempat untuk melakukan simulasi terhadap rancangan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020/2021 khususnya untuk jenjang SMP negeri.
