Kementerian Agama memastikan seorang dosen Bahasa Inggris pada IAIN Bukittinggi, Sumatera Barat bernama Hayati Syafri diberhentikan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) karena sering mangkir, bukan karena mengenakan cadar seperti rumor yang ramai beredar.
Tiga menteri Kabinet Kerja menerima penghargaan Herman Johannes Award (HJA) dalam peringatan Hari Pendidikan Tinggi Teknik, Jumat (22/2/2019) di Grha Sabha Pramana UGM.
SD Muhammadiyah Bantul Kota menyelenggarakan Gerakan Hari Peduli Sampah, Jumat (22/2/2019). Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta membangun optimisme bersama dengan pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan.
Dua tim sukses pemilu presiden baik dari kubu Tim Kemenangan Nasional (TKN) nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, berjanji akan mengutamakan kepentingan publik dan tidak akan ada konflik kepentingan.
Revolusi Industri 4.0 yang berlangsung di Jogja dinilai bisa diimplementasikan dengan konkret dan berjalan harmonis dengan industri 1.0, 2.0 dan 3.0.
OS, siswa kelas X SMKN 3 Jogja yang aksi videonya sempat viral karena mendorong gurunya, Sujiyanto, sempat meminta izin tidak masuk pada Kamis (21/2/2019) dengan alasan sakit. Namun pihak sekolah melalui Guru BK meminta agar OS dan orangtuanya datang ke sekolah.
Seorang santri di salah satu pesantren di Tanah Datar, Sumatra Barat dianiaya teman-temannya di asrama pondok hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit dan akhirnya meninggal pada Senin, (18/2/2019).
Sistem Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2019 dinilai lebih baik karena menguntungkan siswa. Seleksi yang dulu dilakukan sekali, tahun ini digelar dua kali melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) SBMPTN.
Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) mencatat jumlah pendaftar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2019 mencapai 478.070 siswa setelah pendaftaran ditutup pada 19 Februari pukul 22.00 WIB.
Gagasan NKRI bersyariat dinilai hanya jargon politik, karena negara telah mengakomodasi konsep syariat. Ada ruang untuk agama di ruang publik, tetapi ada juga keterbatasan di saat yang sama.
