Konflik di bumi Papua masih terus diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengungkapkan, ada pihak-pihak yang ingin mengacaukan Papua, terutama dunia Internasional yang tidak suka dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kerusuhan di Papua sebagai buntut menolak isu rasial disebut pemerintah ditunggangi pihak asing.
Aksi unjuk rasa ribuanw arga Papua terkait isu rasisme dan referendum dikabarkan berujung penjarahan.
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyebut ada upaya pihak tertentu membenturkan warga Papua dengan non-Papua.
Pemerintah mengungkapkan siapa tokoh di balik kerusuhan di Papua.
Kepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final. Moeldoko meminta pada semua pihak tidak mempersoalkan NKRI, termasuk mencoba memisahkan Papua dari Indonesia.
Menanggapi konflik di Papua yang berkepanjangan, Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran Kabinet Kerja untuk sementara berkantor di Papua.
Mulai Senin (2/9/2019), Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan berkantor di Papua. Keduanya akan menemui sejumlah tokoh penting untuk meredam situasi yang memanas di Bumi Cendrawasih.
Ketegangan antarwarga di Pasar Lama Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, pada Minggu (1/9/2019) dini hari diklaim oleh pejabat Kepolisian Resor (Polres) Jayapura Kota sudah ditangani dan kondisi terkini sudah kondusif.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang juga anggota Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam, Mahfud MD., menyatakan tak ada celah untuk referendum rakyat Papua dalam hukum Indonesia.
