Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Indonesia harus menjadi pusat gravitasi ekonomi syariah dunia.
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi satu-satunya lembaga dari Indonesia yang hadir dalam Forum Pertemuan Tahunan Islamic Development Bank Group (IsDB) Group A yang digelar di Tashkent, Uzbekistan Rabu - Sabtu (1-4/9/2021). Pertemuan tahunan yang dihadiri oleh sebagian besar para pengambil keputusan tersebut membahas tantangan dan mengeksplorasi peluang bagi negara-negara anggota Grup IsDB.
Raperda terkait pembentukan BPR Syariah (BPRS) di Kota Jogja dibatalkan. Pemkot menilai pembatalan tersebut karena kondisi ekonomi saat pandemi. Pihak legislatif pun mempertanyakan komitmen atas pengajuan Raperda tersebut.
Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (PW MES) DIY akan perkuat sektor pariwisata dan ekonomi halal di DIY. Menurut Ketua Umum PW MES DIY, Heroe Poerwadi, saat ini banyak negara yang berebut dalam pengembangan ekonomi syariah.
Pengembangan keuangan syariah dinilai harus melibatkan banyak pihak secara komperehensif. Apabila hanya fokus pada sektor keuangan saja, pertumbuhannya dinilai akan lambat seperti yang terjadi pada beberapa tahun terakhir.
Inisiasi untuk melakukan kerja sama antara pemerintah Australia dan Indonesia juga dinilai merupakan langkah yang tepat.
Erick Thohir yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah menyampaikan bahwa Pertashop merupakan sarana kemitraan dari Pertamina yang bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Industri haji dan umrah memiliki potensi ekonomi sangat besar, yang hingga saat ini belum dimanfaatkan dengan optimal. Sebab itu, investasi berbasis syariah terus dikembangkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap ekonomi syariah Indonesia bisa menjadi pusat rujukan global. Namun, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kerja sama dari seluruh pihak.
Erick ingin membuktikan bahwa kondisi pandemi justru menjadi momentum bagi ekonomi syariah
