Selama dua hari membuka posko aduan di RSUD Jogja, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY menerima setidaknya tiga aduan dari masyarakat terkait dengan pelayanan di rumah sakit tersebut.
Kementerian Komunikasi dan Informatika mengapresiasi keseriusan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menerapkan layanan darurat atau call center yang mudahkan masyarakat melapor ketika terjadi peristiwa kegawatdaruratan.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kulonprogo berencana mengalihfungsikan Gedung Olahraga (GOR) Wates sebagai ruang tambahan untuk mengakomodasi sejumlah sarpras dan fasilitas yang belum tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP).
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) tengah menyiapkan sarana dan prasarana layanan panggilan darurat atau call center 112 untuk memudahkan masyarakat melapor ketika terjadi peristiwa kegawatdaruratan.
Satuan Lalu Lintas Polres Bantul membuka layanan pemberian informasi seputar pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara online. Masyarakat yang masih bingung tentang tata cara dan prosedur pembuatan SIM bisa ditanyakan langsung melalui live chat.
Pemerintah Kabupaten Bantul segera membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) tahun depan. MPP yang dianggarkan sebesar Rp16,5 miliar tersebut diklaim untuk mempermudah pelayanan masyarakat karena banyak pelayanan yang bisa diakses dalam satu gedung MPP tersebut.
Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM DIY tengah mengusulkan dibukanya satker imigrasi di bandara Yogyakarta International Airport (YIA). Kanwil Kemenkumham sendiri sudah menyiapkan lima counter di bandara YIA untuk pengurusan dokumen keimigrasian.
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam waktu dekat akan melayani permohonan pelayanan paspor biometrik atau paspor elektronik (e-paspor), selain paspor biasa.
Anggota kepolisian di jajaran Polresta Jogja diminta melayani masyarakat dengan sepenuh hati sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas pelayanan.
Ketua Ombudsman Profesor Amzulian Rifai menyatakan masih ada laporan bahwa instansi hingga saat ini melakukan pungutan liar atau korupsi terutama dalam pelayanan publik.
