Banyak kelompok peminta-minta atau penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di sejumlah jalanan di DIY diduga didrop dari luar kota dan ada yang mengkoordinasikan. Masyarakat diimbau untuk tidak memberikan bantuan kepada mereka yang berada di pinggir jalan dan disarankan mengutamakan memberi bantuan kepada orang terdekat.
Banyaknya orang dan komunitas yang beraksi sosial di jalanan memicu membanjirnya gelandangan dan pengemis (gepeng), serta pemulung, terutama di wilayah Kota Jogja.
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulonprogo menjaring 58 gelandangan pengemis (gepeng) dan psikotik di tahun lalu. Setelah dilakukan penilaian, gepeng dan psikotik akan dikembalikan ke tempat asalnya.
Pemerintah Kota Pontianak akan menertibkan para pengamen dan pengemis yang berkeliaran di perempatan jalan kota itu. Penertiban akan dilakukan oleh Satgas Khusus yang sudah dibentuk.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja mulai mewaspadai keberadaan pengemis dan anak jalanan (anjal). Umumnya, menjelang Hari Raya Idulfitri banyak pengemis dan anak jalanan (anjal) baru bermunculan.
Warga binaan program Desaku Menanti oleh Kemensos mengungkapkan tentang kehidupan mereka saat ini setelah rumah hunian yang dijanjikan mangkrak bertahun-tahun
Forum Komunikasi Masyarakat Arus Bawah (Forkomaba) menilai upaya penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja maupun DIY masih kerap dihiasi dengan kekerasan dan intimidasi.
Dalam program registrasi ulang, sebanyak 2,2 juta nomor prabayar Indosat Ooredoo didaftarkan menggunakan satu nomor induk kependudukan (NIK). PT Indosat Tbk. menyatakan jutaan nomor yang dinilai tidak wajar telah diblokir dan membantah ada manipulasi perusahaan.
Tahap pemblokiran kedua dalam program pendaftaran ulang kartu SIM prabayar dimulai hari ini (1/4/2018).
