Sejumlah warga di Jogja resah setelah mendapatkan teror dari platform ilegal yang menyediakan pinjaman online (pinjol) ilegal.
Pengamat ekonomi dari Pusat Kajian Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jogja, Ardhito Binadi, menilai persaingan bisnis keuangan sangat ketat. Di era dahulu, perbankan gencar beradu suku bunga relatif tinggi dengan pesaing agar orang menempatkan dananya.
Menjamin akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang tepat waktu, lancar, aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing tidak hanya tugas regulator bersama lembaga keuangan formal tapi juga pemerintah daerah.
Jelang Natal dan Tahun Baru 2020, Bank Indonesia (BI) menyiapkan uang tunai sebesar Rp105 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seluruh Indonesia.
Perkembangan teknologi mempengaruhi bidang kehidupan lain, termasuk ekonomi. Ancaman dalam dunia keuangan di tengah masyarakat kekinian ternyata tak hanya soal pinjaman online ilegal, melainkan juga pegadaian ilegal
Temuan anggaran pembelian lem aibon Rp82,8 miliar dan balpoint senilai Rp124 miliar di Pemprov DKI Jakarta menghebohkan publik. Anggaran tersebut sebelumnya masuk dalam Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Jakarta tahun 2020.
Anies enggan memberitahu kepada publik terkait penyisiran anggaran yang dilakukan pada 23 Oktober 2019 silam. Anies mengklaim dia bukan orang yang gemar cari pangung.
Politisi PSI William Aditya Sarana menyoroti tentang anggaran untuk pembelian lem Aibon sebesar Rp82,8 miliar di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Disdik langsung menanggapinya. Instansi tersebut mengaku ada kesalahan pengisian data yang dilakukan pegawai di dokumen rancangan KUA-PPAS 2020 itu.
Anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian lem Aibon yang mencapai Rp82,8 miliar dipertanyakan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana melalui akun media sosial Twitternya @willsarana.
Pemerintah yakin lima anggota BPK yang dilantik Mahkamah Agung (MA) hari ini mampu meningkatkan kualitas dan tata kelola keuangan negara meski empat diantaranya berlatar belakang politisi.
