Soal PBB di Bantul, Bupati: Tak Ada Kenaikan Tarif, Malah Ada Pembebasan
Pemkab Bantul memastikan tak ada kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bahkan Pemkab berencana membebaskan PBB untuk warga dengan rumah yang tidak layak huni.
Pemkab Bantul memastikan tak ada kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bahkan Pemkab berencana membebaskan PBB untuk warga dengan rumah yang tidak layak huni.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Budi Daya Ikan (BBI) Bantul ditarget menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp250 juta.
Pemerintah Pusat kian serius mendorong pemerintah daerah untuk menempatkan pemadam kebakaran (damkar) menjadi instansi otonom. Salah satunya adalah Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran yang tengah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rawa Kalibayem yang berada di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Bantul terus dipercantik.
as Lingkungan Hidup (DLH) memastikan proyek pembangunan rumah pilah sampah (RPS) di Dusun Sanggrahan, Desa Canden, Kecamatan Jetis, Bantul tetap berjalan meski warga setempat menolak.
Sebanyak 40 keluarga (KK) yang rumahnya rusak akibat siklon tropis Cempaka yang terjadi November 2017 lalu menerima bantuan rumah.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul menargetkan perolehan pajak tahun ini sebesar Rp1,5 triliun. Target pajak kategori Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) tersebut lebih tinggi dibanding realisasi pajak tahun lalu sebesar Rp831 miliar.
Dari hasil pendataan sementara, jumlah UMKM di Bantul ada sekitar 48.000 dan hanya 24.000 yang sudah ada data by name di tiap kecamatan. Jumlah ini lebih sedikit dibanding hasil pendataan badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut ada 121.000 UMKM di Bumi Projotamansari.
Anggaran Lomba Desa Bantul tahun ini dikepras. Akibatnya, format lomba tahun ini pun menjadi jauh lebih sederhana ketimbang tahun sebelumnya.
Wacana pemilihan kepala dusun (kadus) lewat pemilihan secara langsung yang didengungkan oleh sejumlah pihak mendapat dukungan penuh dari Bupati Bantul Suharsono. Bahkan Bupati akan memperjuangkannya melalui peraturan bupati (perbup).