Proses seleksi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul akhirnya diperpanjang hingga tujuh hari ke depan mengingat sampai batas akhir pendaftaran Jumat (4/10/2018), yang mendaftar untuk jabatan eselon IIA tersebut masih belum memenuhi syarat.
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Bantul telah menyelesaikan kajian rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) untuk pembangunan kota baru di pesisir selatan Bantul, mulai dari Pantai Baros hingga Samas. Rencananya hasil kajian ini akan dipaparkan di hadapan Gubernur DIY Sri Sultan HB X.
Pemerintah Kabupaten Bantul belum mau membocorkan investor yang sudah pasti membangun sejumlah fasilitas pendukung pariwisata di pesisir selatan Bantul. Sampai saat ini penjajakan dengan investor masih terus dilakukan.
Penghageng Tepas Panitikismo Kraton Ngayogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hadiwinoto meminta Pemerintah Kabupaten Bantul segera membentuk badan yang khusus mengelola kawasan pantai selatan. Badan tersebut bisa dalam bentuk badan usaha milik daerah (BUMD) atau badan otorita.
Bupati Bantul Suharsono meresmikan Bantul Expo 2018 di kawasan Pasar Seni Gabusan, di Desa Timbulharjo, Sewon, Jumat (27/7/2018).
Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pemerintah Bantl harus berinovasi menggarap wilayah selatan agar memberikan kemaslahatan ekonomi bagi warga.
Pengadilan Negeri Bantul menyidangkan gugatan perdata mantan Bupati Bantul Idham Samawi terkait dengan pengembalian dana hibah Persiba sebesar Rp11,6 miliar ke rekenening pemkab, Senin (16/7/2018). Di dalam sidang ini, Bupati Bantul Suharsono hadir selaku pihak tergugat.
Rancangan Peraturan Daerah tentang Toko Modern telah ditandatangani bersama antaran bupati dengan DPRD. Namun hingga saat ini, rancangan tersebut belum diundangkan karena masih dilakukan evaluasi oleh Pemerintah DIY.
Selain mendapat tunjangan hari raya atau THR, aparatur desa di Bantul juga berpeluang mendapatkan gaji ke-13 layaknya aparatur sipil negara (ASN) atau PNS. Pemerintah Kabupaten Bantul kini sedang mengkaji aturan hak keuangan aparatur desa tersebut.
Pemerintah Kabupaten Bantul hanya mampu merekrut sekitar 400 aparatur sipil negara (ASN) tahun ini jika mendapat kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ASN, yakni 2.643 orang.
