Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mendorong semua kelurahan di Jogja menjadi destinasi wisata. Menurut Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, destinasi wisata ini bisa dalam bentuk kampung wisata. Sehingga rencana tata ruang wilayah di Kota Jogja akan mendukung untuk itu, termasuk dalam hal dukungan fasilitasnya.
Kemenhub mengimbau angkutan wisata bersubsidi untuk memenuhi standar keselamatan, salah satunya dilakukan uji KIR secara berkala.
Pemkab Gunungkidul mengubah aturan kendaraan yang akan masuk kawasan wisata. Pasalnya, di aturan terbaru plat nomor kendaraan yang berwarna kuning bebas keluar masuk wisata tanpa ada aturan ganjil genap.
Pengenalan budaya terus dilakukan oleh Dinas Pariwisata DIY dalam upaya mendukung revitalisasi kebudayaan. Salah satunya adalah dengan pengenalan keberadaan bregada kepada wisatawan yang dikemas dalam bentuk wisata gowes.
Penyelenggaran Festival Jogja Kota resmi dibuka pada Sabtu (6/11/2021) malam di Embung Giwangan. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong sekaligus sebagai penanda dimulainya serangkaian acara budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Jogja tersebut.
Meski libur Natal dan Tahun Baru ditiadakan, namun rata-rata reservasi hotel di DIY telah mencapai 50% pada akhir tahun 2021 dan tahun baru 2022. Pelaku wisata juga mengharapkan dari angka tersebut nantinya mengalami kenaikan.
Pemerintah mengkaji berbagai usulan kebijakan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Wisatawan yang berkunjung di Malioboro kini tak dapat berlama-lama seperti dulu lagi demi mencegah penularan Covid-19. Wisatawan yang melebihi durasi kunjungan lebih dari dua jam akan mendapatkan alarm berbunyi lewat pesan masuk aplikasi Whatsapp di ponselnya.
Lonjakan wisatawan diprediksi terjadi di Sleman pada akhir tahun nanti.
Para pelaku usaha perjalanan wisata mengharapkan pemerintah konsisten dalam menerapkan peraturan perjalanan. Menurut Ketua Association Of The Indonesian Tours & Travel Agencies (Asita) DIY, Hery Satyawan, konsistensi aturan merupakan bentuk kepastian pelaku usaha perjalanan dalam menjalankan usahanya.
