Menag menyebut Ansor adalah organisasi yang sangat dinamis, sehingga semua kader harus bisa menyesuaikan dengan situasi perkembangan.
Pengurus Daerah XII DIY Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI Polri (GM-FKPPI) memastikan semua anggotanya berasal dari keturunan atau anak kandung purnawirawan TNI dan Polri. Seleksi validitas administrasi sangat dikedepankan jika ada anggota yang ingin bergabung.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Nasional ke-IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Rabu (7/4/2021).
Pemerintah Kota Jogja melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) akan mendata ulang organisasi masyarakat (Ormas). Setelah melalui pendataan ormas akan didorong untuk memiliki legalitas karena saat ini banyak ormas tidak memiliki izin atau legalitas.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta akan melakukan pendataan ulang terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di kota tersebut sekaligus mendorong seluruh organisasi untuk berbadan hukum atau setidaknya memiliki surat keterangan terdaftar dari Kemendagri.
Keberadaan Taruna siaga bencana (Tagana) tidak bisa dilepaskan dalam penanganan bencana di Kulonprogo. Penanganan saat bencana dan pasca-bencana bisa dilakukan dengan baik salah satunya karena unsur Tagana.
Dalam surat edaran tertanggal 3 Februari 2021 itu, pegawai Kemenag juga dilarang berafilisasi dan atau mendukung ormas yang telah dicabut status badan hukumnya.
Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan selamat Hari Lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama (NU) ke-95 yang bertepatan pada tanggal 31 Januari 2021.
Dalam SE bersama terdapat ketentuan mengenai langkah-langkah pelarangan, pencegahan, penindakan, dan dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang terlibat.
Pasca-pembubaran ormas FPI, ormas Islam lain yakni GP Ansor menyatakan bersedia menampung para kader eks FPI tersebut.
