Pemerintah Kota Jogja melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) akan mendata ulang organisasi masyarakat (Ormas). Setelah melalui pendataan ormas akan didorong untuk memiliki legalitas karena saat ini banyak ormas tidak memiliki izin atau legalitas.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta akan melakukan pendataan ulang terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di kota tersebut sekaligus mendorong seluruh organisasi untuk berbadan hukum atau setidaknya memiliki surat keterangan terdaftar dari Kemendagri.
Keberadaan Taruna siaga bencana (Tagana) tidak bisa dilepaskan dalam penanganan bencana di Kulonprogo. Penanganan saat bencana dan pasca-bencana bisa dilakukan dengan baik salah satunya karena unsur Tagana.
Dalam surat edaran tertanggal 3 Februari 2021 itu, pegawai Kemenag juga dilarang berafilisasi dan atau mendukung ormas yang telah dicabut status badan hukumnya.
Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan selamat Hari Lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama (NU) ke-95 yang bertepatan pada tanggal 31 Januari 2021.
Dalam SE bersama terdapat ketentuan mengenai langkah-langkah pelarangan, pencegahan, penindakan, dan dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang terlibat.
Pasca-pembubaran ormas FPI, ormas Islam lain yakni GP Ansor menyatakan bersedia menampung para kader eks FPI tersebut.
Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi mengomentari keputusan pemerintah untuk melarang segala aktivitas Front Pembela Islam (FPI). Menurutnya, pelarangan ini justru untuk melindungi masyarakat yang lebih luas.
Kepolisian Republik Indonesia (Popri) mencatat sedikitnya 94 kasus dan 199 tersangka yang melibatkan Front Pembela Islam sudah ditangani Polri.
Seluruh pimpinan FPI berencana membuat ormas baru yang kembali diisi oleh anggota FPI, setelah Pemerintah Pusat membubarkan ormas tersebut.
