Polemik Pernyataan Politikus PDIP Junimart Girsang, PP DIY: Harusnya Bijak dalam Berkomentar
Desakan terhadap politikus PDIP Junimart Girsang agar menyampaikan permintaan maaf datang dari sejumlah pengurus wilayah Pemuda Pancasila (PP).
Desakan terhadap politikus PDIP Junimart Girsang agar menyampaikan permintaan maaf datang dari sejumlah pengurus wilayah Pemuda Pancasila (PP).
Ma'ruf Amin menilai tuntutan yang berkembang di tengah masyarakat terkait dengan pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) akibat dugaan terorisme tidak rasional.
Dua Ormas dari dua sayap partai politik yang berbeda menjalin kebersamaan dengan melakukan bakti sosial di Padukuhan Gunungduk Tuksono Sentolo Kulonprogo, Minggu (10/10/2021).
Polres Cianjur, Jawa Barat, mengamankan barang bukti senjata tajam yang digunakan puluhan anggota dari dua ormas yang terlibat tawuran di perbatasan Cianjur-Sukabumi, tepatnya di Kecamatan Gekbrong yang menyebabkan satu orang tewas.
Sebagai evaluasi masa kepengurusan sebelumnya dan menentukan kinerja lima tahun kedepan, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) DIY melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) ke VII pada Minggu (26/9/2021). Muswil digelar secara daring dan luring, dengan lokasi utama di Plaza Hotel Yogyakarta.
Menag menyebut Ansor adalah organisasi yang sangat dinamis, sehingga semua kader harus bisa menyesuaikan dengan situasi perkembangan.
Pengurus Daerah XII DIY Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI Polri (GM-FKPPI) memastikan semua anggotanya berasal dari keturunan atau anak kandung purnawirawan TNI dan Polri. Seleksi validitas administrasi sangat dikedepankan jika ada anggota yang ingin bergabung.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Nasional ke-IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Rabu (7/4/2021).
Pemerintah Kota Jogja melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) akan mendata ulang organisasi masyarakat (Ormas). Setelah melalui pendataan ormas akan didorong untuk memiliki legalitas karena saat ini banyak ormas tidak memiliki izin atau legalitas.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta akan melakukan pendataan ulang terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di kota tersebut sekaligus mendorong seluruh organisasi untuk berbadan hukum atau setidaknya memiliki surat keterangan terdaftar dari Kemendagri.