Angka lanjut usia di Indonesia semakin meningkat, bahkan Indonesia disebut sedang memasuki fase ageing population.
Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi menilai keputusan ormas untuk ambil bagian dalam pengelolaan tambah adalah keputusan yang salah dan berisiko.
Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar Rapat Konsolidasi Nasional MPM se-Indonesia pada Sabtu (27/7/2024)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah mengkaji peluang kemungkinan turut serta mengelola izin usaha tambang (IUP) dari pemerintah.
Said Aqil secara pribadi mengaku dirinya mendukung kebijakan Pemerintah RI dalam memberikan izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan di Indonesia.
Warga Nadhlatul Ulama (NU) alumni UGM menolak tambang untuk organisasi masyarakat (ormas).
PK merespons ihwal pemberian izin usaha pertambangan kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.
Siapapun yang menjadi kontraktor pemerintah di sektor pertambangan wajib menjalankan kewajiban sesuai peraturan perundangan dan tidak ada pengecualian.
Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom menanggapi langkah Jokowi memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada ormas.
PP Muhammadiyah mengatakan bahwa belum ada pembicaraan pemerintah dengan pihaknya mengenai kemungkinan pengelolaan tambang.
