Warga Nadhlatul Ulama (NU) alumni UGM menolak tambang untuk organisasi masyarakat (ormas).
PK merespons ihwal pemberian izin usaha pertambangan kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.
Siapapun yang menjadi kontraktor pemerintah di sektor pertambangan wajib menjalankan kewajiban sesuai peraturan perundangan dan tidak ada pengecualian.
Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom menanggapi langkah Jokowi memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada ormas.
PP Muhammadiyah mengatakan bahwa belum ada pembicaraan pemerintah dengan pihaknya mengenai kemungkinan pengelolaan tambang.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah merespons keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK)
Beleid ini merupakan pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan.
Organisasi sosial kemasyarakatan berbasis agama harus memiliki kesadaran untuk berubah naik kelas, tidak boleh jadi benalu
Agenda ini mengangkat tema Solidaritas Masyarakat DIY guna menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Rangka Harkamtibmas 2024.
Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar acara pengajian Ramadan yang bertempat di Amphitorium Universitas Ahmad Dahlan
