Sultan HB X menegaskan tak ada toleransi bagi penyalahgunaan tanah di DIY. Pengawasan TKD diperketat dan pelanggaran akan ditindak tegas.
Pemkot Jogja siapkan Rp56 miliar untuk jalan inspeksi Kali Code 4 km. Target penataan bantaran sungai bebas kumuh 10 tahun.
Warga Piyungan Bantul kesulitan menjual tanah karena masuk zona industri RDTR Bantul Timur, perubahan zonasi masih menunggu review kementerian.
Pemkot Jogja terus mengupayakan pengadaan lahan fasum dan RTHP meski terkendala tingginya harga tanah serta keterbatasan APBD.
Kantah Bantul naikkan target PTSL 100% jadi 2.000 bidang di 20 desa. Sosialisasi 17 kapanewon, jagabaya daftar 20-200 bidang. Kawal Tol YIA ganti rugi LMAN.
Pemkab Bantul menargetkan pematokan 875 bidang tanah kalurahan pada 2026 sebagai tahap awal pengukuran dan sertifikasi aset tanah.
Presiden Prabowo menerbitkan PP 48/2025 yang memberi kewenangan negara menyita lahan telantar demi optimalisasi pemanfaatan tanah.
Program PTSL 2026 di Kulon Progo dipercepat dengan penerapan sertifikat tanah elektronik untuk kepastian hukum.
Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik pada Rabu (24/12/2025) bertempat di Aula Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta kembali menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui kegiatan Angkling Darta (Angkringan Keliling Sadar Pertanahan)
