Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo meningkat berdasarkan hasil Pemilu 2019 namun untuk memenuhi kuota 30% masih sulit diwujudkan.
Pada saat menstruasi, risiko infeksi bisa meningkat karena jumlah bakteri buruk di area kewanitaan bertambah dengan tingginya tingkat keasaman pH pada darah yang dikeluarkan.
Peran wanita di era Revolusi Industri 4.0 dinilai berpengaruh masif dalam aspek pembangunan, tak terkecuali di Kabupaten Sleman.
Perempuan yang jumlahnya mendominasi jumlah penduduk DIY, dinilai mampu menjadi penopang bagi kesejahteraan masyarakat.
Perempuan dewasa yang jadi korban kekerasan di luar pernikahan belum secara maksimal dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY menggandeng Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD DIY, dan Perkumpulan Ide dan Analitika Indonesia (IDEA) melaksanakan sosialisasi pemahaman gender untuk masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2019, bertempat di Balai Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Selasa (19/3/2019).
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Jogja, mulai melaksanakan sejumlah program yang bertujuan sebagai upaya penguatan keluarga.
Perempuan korban kekerasan masih kesulitan mengakses keadilan karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Demikian disampaikan Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Sri Nurherwati.
Kalangan perempuan harus mampu masuk dan berperan di semua sektor. Hal itu dinilai penting untuk memperjuangkan kepentingan para perempuan sesuai kebutuhan perempuan.
Hadirnya perempuan dalam parlemen diharapkan mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik untuk menyampaikan aspirasi serta kepentingan perempuan yang kurang terakomodasi selama ini. Kehadiran perempuan dalam parlemen juga membuka peluang perjuangan kebijakan yang responsif gender melalui jejaring perempuan parlemen. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.
