Posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KUKM Naketrans) Kota Jogja menemukan 11 aduan. Seluruh laporan yang masuk terkait ketiadaan pembayaran THR seluruhnya disebabkan karena kesulitan finansial perusahaan dan miskomunikasi antara perusahaan dengan pegawainya.
Ketua Paguyuban Semar menilai tunjangan hari raya (THR) untuk perangkat desa di Gunungkidul yang dianggarkan dari APBDes dinilai rawan timbulkan friksi di masyarakat.
Pemkot Jogja baru menerima lima aduan resmi. Semua aduan tersebut saat ini pun sudah ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi perangkat desa tidak diberikan melalui regulasi APBD Kabupaten Sleman, namun diserahkan kepada kecukupan atau kemampuan pemerintah desa untuk memberikan THR.
THR akan diberikan kepada 8.612 PNS dan 4.453 non-PNS di Gunungkidul. Adapun sumber dana THR untuk non-PNS menggunakan dana tak terduga.
Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, meminta seluruh perusahaan dan jenis usaha yang memiliki karyawan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai aturan. Selain itu jenis usaha yang mempekerjakan karyawan tanpa kontrak juga diimbau memberikan THR sesuai kondisi masing-masing.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menginginkan seluruh perusahaan dan jenis usaha yang memiliki pegawai dan karyawan membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri sesuai aturan.
Penerapan THR tersebut berpotensi menimbulkan iri atau kecemburuan
-Pemerintah Daerah (Pemda) DIY masih menunggu surat edaran dari Pemerintah Pusat untuk menghitung anggaran yang mesti dikeluarkan untuk belanja gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Meski Peraturan Pemerintah (PP) mengenai THR dan gaji ke-13 memang sudah diteken Presiden, selain itu Peraturan Menteri Keuangan juga sudah ada. Tapi, dia berdalih Pemda tetap butuh kepastian untuk menghitung besaran THR dan gaji ke-13.
