Pemerintah mendorong pemberdayaan 22,5 juta penerima bansos agar kesejahteraan meningkat, kemiskinan berkurang, dan masyarakat mandiri.
Sebanyak 30 orang mengundurkan diri dari daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) lantaran sudah merasa mampu dari sisi ekonomi. Pengunduran diri dilakukan di Pendopo Kecamatan Gedangsari, Selasa (6/8/2019).
Pemerintah menyiapkan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi korban bencana yang jatuh miskin akibat bencana seperti korban banjir di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, yang akan menggantikan kepersertaan PKH yang telah mandiri.
Lebih dari seratus warga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI di Bantul mengundurkan diri karena merasa sudah mandiri. Dari jumlah tersebut sebanyak 22 orang atau keluarga penerima manfaar (KPM) di antaranya berasal dari Kecamatan Banguntapan.
Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diminta dapat mengarahkan pola pikir masyarakat akan pentingnya kesehatan dan pendidikan untuk masa depan generasi penerus KPM PKH.
Bupati Gunungkidul Badingah berharap Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mampu memperkuat ketahanan keluarga di tengah-tengah perkembangan teknologi dan informasi. Hal ini disampaikan Bupati saat melantik Tim Penggerak PKK Gunungkidul periode 2018-2023 di Bangsal Sewokoprojo, Selasa (15/1/2019).
Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) DIY menggelar Lomba Desa Mandiri di Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Rabu (25/7/2018). Lomba dilaksanakan sebagai salah satu langkah pengecekan kemajuan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang telah memperoleh dana penunjang.
Kementerian Sosial memiliki harapan besar pada program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikombinasikan dengan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Program ini diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan hingga 1,91 persen sehingga angka kemiskinan bisa di bawah 10 persen.
Menteri Sosial Idrus Marham mengingatkan agar para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tidak terlibat politik praktis. Jika terbukti terlibat, Idrus berjanji akan memberikan sanksi tegas.
