Thailand menjadi negara Asia pertama yang mewajibkan semua bungkus rokok polos, tanpa logo maupun merek apa pun.
Rokok pernah menjadi nadi olahraga. Kemudian, persepsi khalayak terhadap sigaret berubah drastis dalam seratus tahun. Sekarang, industri rokok menepi dan harus kucing-kucingan apabila ingin tetap memompa darah industri olahraga.
Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI) menolak usulan kenaikan batasan produksi sigaret kretek tangan (SKT) golongan 2 dari dua miliar batang per tahun menjadi tiga miliar batang. Penyebabnya, kenaikan batasan tersebut akan memukul industri SKT golongan 1 yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jawa.
Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Bahaya Tembakau (Gempaku) menggelar petisi untuk mendesak pemerintah menghapuskan diskon rokok. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan program pengendalian konsumsi rokok di Indonesia.
Ilmuwan Amerika Serikat mengadakan riset tentang dampak menghirup vape. Hasilnya pun dirilis, disebutkan bahwa banyak kandungan berbahaya dari rokok elektrik tersebut.
Kebijakan diskon rokok yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai No.37/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan dari pajak penghasilan (PPh) badan sebesar Rp1,73 triliun.
Kebijakan diskon rokok yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan dari pajak penghasilan (PPh) badan sebesar Rp 1,73 triliun.
Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) meminta pemerintah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah kebocoran penerimaan cukai dari industri hasil tembakau yang bernilai triliunan.
Konsumsi rokok di Indonesia menjadi perhatian Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR Sukamta. Anggota RPR RI asal DIY ini menilai harga rokok di Indonesia terlalu murah sehingga bisa dijangkau masyarakat miskin yang biaya kesehatannya ditanggung negara melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pemerintah diminta segera revisi kebijakan diskon rokok karena bertentangan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia unggul.
