Wih, Pedagang Pakaian di Pasar Argosari Mulai Kebanjiran Pembeli
Kebiasaan masyarakat untuk membeli pakaian baru menjelang Lebaran memberikan keuntungan tersendiri bagi para pedagang pakaian.
Kebiasaan masyarakat untuk membeli pakaian baru menjelang Lebaran memberikan keuntungan tersendiri bagi para pedagang pakaian.
Kondisi pasar yang ramai menjelang Lebaran menjadi surga bagi para pencopet.
Pemkot Jogja resmi membuka Pasar Rakyat Menyambut Lebaran 2018 yang akan diselenggarakan mulai hari ini, Selasa-Rabu (5-6/6/2018). Kegiatan ini merupakan upaya Pemkot Jogja dalam rangka memfasilitasi dan memajukan UMKM milik kecamatan se-Jogja.
Kegiatan jual beli di pasar Beringharjo kini bisa dilakukan sampai malam. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengamanan ekstra agar tidak terjadi pencopetan yang lebih rawan terjadi di malam hari.
Kios Segoro Amarto didirikan bukan untuk menjadi pesaing pedagang, tapi sebagai sumber referensi harga kebutuhan pokok bagi para penjual. Diharapkan, para pedagang tidak menaikkan harga secara signifikan dan tetap mengacu pada harga yang tertera di Kios Segoro Amarto.
Pedagang pasar tradisional Dlingo mengeluhkan kurangnya kios dan tidak adanya tempat ibadah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul berjanji akan mengawal permasalahan itu.
Pedagang Pasar Dlingo meminta Pemerintah Kabupaten Bantul membangun sejumlah fasilitas pendukung demi kenyamanan berdagang. Salah satu fasilitas yang diminta adalah pengadaan tempat ibadah atau musala dan kios. Masih ada pedagang yang belum mendapatkan kios.
Pemkab Kulonprogo akan memodifikasi Pasar Wates menjadi pasar induk sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal itu dilakukan untuk menopang kebutuhan masyarakat sekaligus menyambut kehadiran New Yogyakarta International Airport (NYIA).
Dinas Perindustrian dan Perdagangan menargetkan pembayaran retribusi pasar dengan e-money terlaksana di 2018.
Moratorium PNS turut berdampak pada molornya proses input data pembayaran retribusi pasar Kota Jogja. Adanya sistem pembayaran retribusi menggunakan quick response (QR) code yang ditempelkan di Buku Ketetapan Pembayaran Retribusi (BKPR) mendesak untuk dilakukan untuk mengakali kekurangan pegawai administrasi.