BKK Desa Maritim 2026 Tetap Berlanjut Meski Anggaran Terbatas
Pemda DIY tetap akan melanjutkan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Maritim pada 2026.
Pemda DIY tetap akan melanjutkan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Maritim pada 2026.
Manajemen pengembang kawasan Pantai Indah Kosambi (PIK) 2, membantah melakukan pembangunan pagar laut sepanjang 30 kilometer yang terbuat dari bambu di perairan
Sektor maritim Indonesia khususnya DIY disebut menyimpan potensi yang cukup besar untuk dikembangkan.
Kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di bidang bisnis maritim terus meningkat setiap tahunnya.
Meski dikenal sebagai negara maritim oleh dunia, namun persentase masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor ini masih sangat kecil.
Potensi nilai kapal global yang melewati perairan Indonesia diperkirakan mencapai US$5,6 triliun atau sekitar Rp78.400 triliun. Nilai ini setara dengan 35 tahun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Sosialisasi Desa Maritim dilakukan ke sejumlah wilayah pesisir Bantul. Pengembangan keunggulan desa sekitar pantai menjadi salah satu pembahasan dalam sosialisasi.
Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian mengatakan diperlukan pembenahan internal oleh pemerintah Indonesia dalam memahami pentingnya kesadaran penguasaan wilayah maritim (maritime domain awareness/MDA).
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi meminta negara-negara yang tergabung dalam Archipelagic and Island State (AIS) atau Forum Negara Kepulauan dan Pulau untuk bersatu memperkuat kerja sama dan mensinergikan instrumen ekonomi, demi menghadapi kemunduran ekonomi dunia akibat dampak dari pandemi global COVID-19.
Rapat Umum Anggota (RUA) ke-17 Indonesian National Shipowners Association (INSA) telah usai. Pembaca barangkali sedikit berkerut keningnya membaca kalimat pembuka tadi. Bukankah pada 29 November lalu juga telah diselenggarakan RUA INSA? Betul. Pada rapat akbar insan pelayaran nasional bulan lalu para anggota yang hadir secara aklamasi memilih Sugiman Layanto sebagai ketua umum periode 2019-2023 menggantikan Johnson W. Sutjipto.