KPU Sragen Kesulitan Cari Gudang untuk Penyimpanan Logistik
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen tengah mencari gudang dengan luas minimal 1.200 meter persegi untuk penyimpanan logistik Pemilu 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen tengah mencari gudang dengan luas minimal 1.200 meter persegi untuk penyimpanan logistik Pemilu 2024.
Meski pemilihan lurah (pilur) serentak menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK), tetapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul akan mendukung pelaksanaan pilur.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo dan Pemkab Kulonprogo menggelar audiensi terkait sejumlah aspek dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Sebanyak 24 nama lolos sebagai calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masa jabatan 2022-2027.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantu menyerahkan arsip Pemilu 2014 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2015 kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bantul. Penyerahan dilakukan secara simbolis dari Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bantul, Sukrisna Dwi Sutanta.
KPUmeminta Komisi II DPR segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas jadwal Pemilu 2024 yang belum pasti. Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan sampai saat ini pihak KPU masih menunggu jadwal RDP dengan Komisi II DPR untuk membahas jadwal Pemilu 2024. Dia juga berharap RDP tersebut bisa secepatnya dilaksanakan oleh Komisi II DPR dan KPU.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemecatatan kepada anggota KPU Kabupaten Kaur, Bengkulu, Meixxy Rismanto.
Desain jadwal pemilu 2024 sebaiknya diserahkan pada KPU yang akan bertugas pada 2022-2027.
Kemendagri mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 dibuka mulai hari ini, Senin (18/10/2021) secara online melalui link berikut.
Tugas dari penyelenggara pemilu tersebut demikian berat, yakni melahirkan pemimpin baik di tingkat nasional, provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota, termasuk para wakil rakyat di legislatif.