KPU Sleman memutuskan menunda sejumlah tahapan Pilkada Serentak di Kabupaten Sleman yang rencananya diselenggarakan pada 23 September mendatang.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul menilai politik uang berpotensi kembali jadi masalah dalam Pilkada Serentak tahun ini. Itulah sebabnya mereka meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih intens dalam berupaya mewujudkan pesta demokrasi yang bersih dan independen.
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi sebagai komisioner KPU RI periode 2017-2022 untuk menggantikan Wahyu Setiawan yang telah mengundurkan diri karena terjerat kasus dugaan korupsi.
Hari pertama penyerahan dukungan bakal calon bupati dan wakil bupati Bantul dari jalur perseorangan (independen) di Bantul masih nihil pasangan calon yang datang.
Hingga sepekan jelang batas akhir pengumpulan dukungan bakal calon independen untuk Pilkada Bantul 2020, baru ada satu pasangan yang intens berkonsultasi dengan KPU Bantul. Pasangan itu adalah mantan calon DPD RI Hendri Hendradi dan pengusaha Budi Suprayogi.
Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi mengaku menemukan satu nama calon panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang diduga sempat menjadi anggota partai politik (parpol). Hal tersebut diketahui saat pihaknya meminta tanggapan dari masyarakat terkait calon PPK.
Dari total 326 orang yang mendaftar sebagai calon panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang akan bertugas selama Pilkada Sleman mendatang, tercatat ada 300 yang dinyatakan lolos administrasi dan sudah mengikuti tes tulis, Kamis (30/1/2020).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman memastikan honor yang diterima panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk Pilkada Sleman 2020, nilainya sama dengan ketika Pemilu 2019 lalu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan komisioner KPU Wahyu Setiawan, yang menjadi tersangka kasus dugaan suap di KPK. Wahyu diberhentikan dengan tidak hormat.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul terus mengawasi proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pilkada 2020.
