6.000 Pemilih di Jogja Berpotensi Dicoret, Ini Penyebabnya
Sekitar 6.000 orang yang masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS) belum memiliki e-KTP. Jumlah tersebut berpotensi mengurangi jumlah DPS yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh KPU Jogja.
Sekitar 6.000 orang yang masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS) belum memiliki e-KTP. Jumlah tersebut berpotensi mengurangi jumlah DPS yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh KPU Jogja.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado menyatakan 547 bakal calon legislatif yang diusulkan 16 Parpol peserta pemilu 2019, belum memenuhi syarat (BMS).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menyelesaikan verifikasi administrasi calon anggota legislatif DPR RI pada Sabtu (21/7/2018) malam hari ini.
Bakal calon legislatif eks koruptor yang ketahuan mendaftarkan diri ada kemungkinan dipublikasikan. Saat ini, Komisi Pemilihan Umum sedang membahas kemungkinan publikasi tersebut.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum menemui Presiden Joko Widodo untuk membicarakan sejumlah hal mengenai pilkada di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (11/7/2018).
Beberapa calon sudah menyampaikan keberatan menyusul selesainya rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota dan provinsi pada 7-8 Juli 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Calon-calon tersebut juga telah mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Berkas pendaftaran calon anggota DPD RI mulai berdatangan ke gedung KPU DIY, Selasa (10/7/2018).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja akan segera melakukan sosialisasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2019. Masyarakat diimbau memberikan masukan-masukan.
Panitia Pengawas Pemilu Kota Jogja menemukan 1.251 data bermasalah dalam daftar pemilih sementara Pemilu 2019 yang sudah ditetapkan KPU Kota Jogja pertengahan Juni dan merekomendasikan untuk segera diperbaiki.
Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto mengaku sangat menghargai dan memahami semangat yang diusung KPU. Menurutnya pelarangan bekas napi korupsi mendaftar jadi anggota legislatif merupakan bagian dari upaya untuk memajukan demokrasi dan menciptakan kehidupan politik yang bersih.