Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY belum menyelesaikan tahap verifikasi perbaikan berkas bacaleg, tetapi bisa dipastikan akan ada kandidat yang gugur, sebab berkas yang sudah diperbaiki tetap belum memenuhi persyaratan.
Komisi Pemilihan Umum menggelar pertemuan dengan perwakilan dari 14 partai politik, satu hari menjelang dibukanya pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.
Ada lima mantan koruptor yang namanya didaftarkan sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) pada Pileg 2018 oleh partai politik (parpol) di Riau. Hal tersebut diungkapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak, Riau menyatakan dari 528 bakal calon legislatif (bacaleg) yang diusulkan 16 parpol peserta Pemilu 2019, belum ada satupun yang memenuhi syarat administrasi alias belum memenuhi syarat (BMS).
Sekitar 6.000 orang yang masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS) belum memiliki e-KTP. Jumlah tersebut berpotensi mengurangi jumlah DPS yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh KPU Jogja.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado menyatakan 547 bakal calon legislatif yang diusulkan 16 Parpol peserta pemilu 2019, belum memenuhi syarat (BMS).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menyelesaikan verifikasi administrasi calon anggota legislatif DPR RI pada Sabtu (21/7/2018) malam hari ini.
Bakal calon legislatif eks koruptor yang ketahuan mendaftarkan diri ada kemungkinan dipublikasikan. Saat ini, Komisi Pemilihan Umum sedang membahas kemungkinan publikasi tersebut.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum menemui Presiden Joko Widodo untuk membicarakan sejumlah hal mengenai pilkada di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (11/7/2018).
Beberapa calon sudah menyampaikan keberatan menyusul selesainya rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota dan provinsi pada 7-8 Juli 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Calon-calon tersebut juga telah mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
