Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta peran serta dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) setempat untuk membantu pemerintah menanggulangi kemiskinan
Tingginya angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, disebabkan tidak layak infrastruktur terutama berupa akses jalan guna mendukung kegiatan ekonomi
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul memetakan masih ada ribuan rumah yang tidak layak huni (RTLH) di Bantul.
Penanggulangan kemiskinan di Bumi Binangun terus dioptimalkan salah satunya dengan peningkatan peran Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD).
Sultan HB X mengakui beberapa indikator termasuk kemiskinan, indeks gini dan Indeks Williamson belum mencapai target.
Pengentasan kemiskinan di Bumi Binangun dilanjutkan lagi pada 2024 ini dengan berbagai program konkrit.
Pemkab Gunungkidul optimis dapat menurunkan angka kemiskinan di Bumi Handayani menjadi 14% pada akhir 2024. Angka kemiskinan saat ini mencapai 15,6%.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menilai program yang dilaksanakan oleh KKP
DPRD DIY menggelar rapat paripurna (Rapur) dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun Anggaran 2023
Pada triwulan pertama 2024, Pemkab Sleman menyalurkan bantuan senilai Rp18,2 miliar untuk program penanggulangan kemiskinan di wilayah itu.
