Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Ahmad Agus Sofwan, menilai program padat karya menjadi salah satu solusi masyarakat dalam menambah penghasilan di tengah pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19. Sebab padat karya dikerjakan oleh masyarakat langsung dan hasil pembangunannya juga dapat dirasakan oleh masyarakat.
Anggota DPRD Bantul, Teguh Santosa, punya cara tersendiri dalam membangun kedekatan dengan warga, khususnya warga di daerah pemilihannya. Selama setahun terakhir ini ia aktif menjaring aspirasi di Kecamatan Banguntapan dan Piyungan.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting karena masyarakat yang memahami kebutuhan dan manfaat dari pembangunan tersebut. Demikian disampaikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Arni Tyas Palupi.
Pimpinan DPRD Bantul segera mengirim surat ke Gubernur DIY terkait dengan proses pergantian antarwaktu (PAW) salah satu anggotanya yakni Sukardiyono.
Dewan menyatakan pansus tersebut dibentuk untuk memastikan semua program penanganan yang berkaitan dengan Covid berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul menjadwal ulang sejumlah kegiatan Dewan sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus Corona. Salah satu kegiatan yang ditunda adalah kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah.
Internal Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul bergejolak, sejak beberapa hari terkahir. Sebagian anggota Komisi D mencabut kembali Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari kunjungan kerja (SPJ).
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bantul segera membuka penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2020 dalam Pilkada 2020. Penjaringan dilakukan untuk mencari sosok bakal calon yang seius ingin membangun Bantul.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul telah menetapkan rancangan peraturan daerah (raperda) yang akan dibahas tahun depan sebanyak 17 Raperda. Jumlah raperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2020 tersebut sama dengan raperda yang ditetapkan tahun ini sebanyak 17 raperda.
Setelah dilantik pada Agustus lalu yang kemudian dilanjutkan dengan membentuk alat kelengkapan sebulan setelahnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul kini tancap gas membahas empat rancangan peraturan daerah (raperda).
