Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wonosari optimistis masuk tiga besar sebagai KPPN terbaik se-Indonesia.
Dinas Kebudayaan Gunungkidul sejak tahun lalu rutin menulis sejarah desa. Kegiatan ini diharapkan tidak sebatas rutinitas, tetapi bisa menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul menyatakan investasi di bentang alam karst tetap diperbolehkan. Namun, syaratnya ketat dan investor tak boleh merusak lingkungan.
Bupati Gunungkidul Badingah menyadari betul pentingnya melakukan review terhadap Perda No.6/2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah 2010-2030. Hal ini disampaikan pada saat membuka focus group discussion (FGD) review tentang Perda RTRW di Rumah Makan Jodhang Jawa, di Desa Karangrejek, Wonosari, Kamis (31/1/2019).
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul terus mengalami penurunan. Meningkatnya sektor pariwisata menjadi salah satu faktor penyebab penurunan angka kemiskinan tersebut.
Permasalahan tukar guling tanah yang dilakukan pada 1963 di Dusun Gelaran, Desa Kampung, Kecamatan Ngawen dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul.
Awal musim hujan adalah hari-hari yang menyenangkan untuk warga Gunungkidul karena populasi ulat pohon jati meningkat pesat. Mereka berburu kepompong atau ungkrung untuk dijual maupun dimakan sendiri.
Permasalahan lanjut usia telantar masih menempati posisi tertinggi dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Gunungkidul. Berbagai upayapun dilakukan untuk membantu masalah tersebut.
Peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau terus dipantau. Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, status Gunung Anak Krakatau telah dinaikkan menjadi "Siaga" atau "Level III" dengan lingkar berbahaya diperluas menjadi lima kilometer.
Penganugerahan penghargaan ini bertepatan dengan Peringatan HAM Sedunia yang ke-70 pada tahun ini di Jakarta, Selasa (11/12/2018). Acara tersebut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta sejumlah pemimpin daerah penerima penghargaan.
