DPR Awasi Kasus Penyadapan Prabowo, Ini 12 Isu Strategis Lainnya
Puan Maharani memasukkan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo dalam fokus pengawasan DPR selama masa persidangan hingga 17 Desember 2026.
Puan Maharani memasukkan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo dalam fokus pengawasan DPR selama masa persidangan hingga 17 Desember 2026.
DPR dan pemerintah menyepakati Pasal 6A RUU Perampasan Aset. Perampasan tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pelaku.
Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR belum membahas wacana pemakzulan Gibran dan meminta publik menunggu masa sidang berikutnya.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meyakini Kapolri Suyudi Ario Seto akan mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal Listyo Sigit Cs.
DPR berencana membahas RUU Penyadapan pada Desember 2026 setelah RUU Perampasan Aset rampung. Regulasi ini untuk mengatur batas dan mekanisme penyadapan.
Habiburokhman menghormati proses hukum kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan meminta penyidikan berjalan transparan.
Komisi III DPR mengapresiasi pencopotan Kapolres Sukoharjo dan tiga anggota polisi terkait polemik penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran.
Pembahasan RUU Perampasan Aset memunculkan perdebatan soal illicit enrichment, kepastian hukum, hak milik, dan potensi intervensi asing.
Anggota DPR RI dari DIY, Gandung Pardiman, meninggal dunia di RS Panti Rapih, Selasa pagi. Jenazah rencananya dimakamkan di Ponjong, Gunungkidul.
DPR membuka opsi Pansus dan Angket setelah putusan MK soal syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka.