Pemkab Kulonprogo menyosialisasikan status jalan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam wewenang pengelolaan.
Proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah harus benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meneybut salah satu alasan DPRD Jateng menolak tol Jogja-Bawen karena proyek tersebut mengancam lahan subur.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menanggapi penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng terhadap pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen. Menurutnya perbedaan pandangan merupakan hal biasa dan akan ada kajian lagi terkait beberapa poin penolakan.
Proyek pembuatan jalan di Dusun Siliran VI, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, diprotes warga. Musababnya, penyelenggara proyek dinilai tidak melakukan sosialisasi dan tak ada pembahasan ganti rugi atas lahan yang digunakan untuk proyek tersebut.
Penolakan tol Jogja-Bawen oleh DPRD Jawa Tengah langsung direspons pemerintah pusat.
Hingga saat ini Kabupaten Kulonprogo masih kekurangan sekitar 14.000 lampu penerangan jalan umum (PJU). Terbatasnya anggaran untuk pengadaan menjadi penyebab minimnya PJU.
Pemerintah Pusat angkat bicara ihwal kabar ditolaknya pembangunan tol Jogja-Bawen oleh DPRD Jawa Tengah.
Pemda DIY masih menunggu pemaparan dari Pemerintah Pusat terkait rencana pembangunan tol Kulonprogo-Jogja-Solo. Proyek dengan nilai investasi sebesar Rp22,5 triliun itu diharapkan bisa elevated atau melayang sehingga tidak membutuhkan pembebasan lahan yang lama.
Sebanyak 13 ruas tol dengan total panjang 473,90 kilometer ditargetkan siap dioperasikan sepanjang OktoberDesember tahun ini.
