Penanganan jebolnya groundsill Sungai Progo di Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan Bantul dibutuhkan koordinasi dari Pemkab Bantul dan Pemkab Kulonprogo ser
RTRW Provinsi Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB.
Pemkab Bantul melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan melalui program padat karya infrastruktur.
Jebolnya groundsill Sungai Progo di Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan Bantul, mulai berdampak luas.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan ambolnya Groundsill Srandakan yang berada di aliran Sungai Progo kemungkinan dipicu oleh masifnya aktivitas penambangan pasi
Pemkab Bantul mengeluarkan status tanggap darurat terhadap groundsill [bangunan yang dibangun melintang di sungai] yang ambrol di Srandakan, Bantul. Status tang
Tanggung penghambat arus sungai Kali Progo atau DAM Srandakan ambrol, Minggu (26/1/2025) dini hari.
Untuk diketahui, penemuan 280 sertifikat HGB maupun SHM di atas area laut yang dipagari di Desa Kohod itu memicu polemik di tengah masyarakat.
Hal ini ditegaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid.
Pemkab Kulonprogo sudah tidak membangun embung dari APBD sejak sebelum Covid-19 atau lima tahun yang lalu karena anggaran yang dimilikinya terbatas.
