Pemda Kewalahan Merawat Aset Hibah Infrastruktur dari Kementerian PUPR
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar Hamka Baco Kady mengatakan pemerintah daerah kerap kesulitan melakukan pemeliharaan atas aset hibah dari Kementerian PUPR.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar Hamka Baco Kady mengatakan pemerintah daerah kerap kesulitan melakukan pemeliharaan atas aset hibah dari Kementerian PUPR.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (Gabpeknas) Kulonprogo menggelar musyawarah daerah (Musda) di Wates, Minggu (12/7). Dalam musda itu, seluruh pengurus dan anggota diminta untuk tidak mengemis proyek kepada pemerintah dan lebih mengutamakan profesionalitas kerja.
Markas Besar TNI Angkatan Darat mengapresiasi proses pembangunan sejumlah fasilitas umum melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-108 di Bantul lebih cepat dari target 30 hari.
Komisi C DPRD DIY menyorot infrastruktur pada tujuh desa di perbatasan DIY dan Jawa Tengah yang butuh peningkatan kuantitas dan kualitas. Tujuha desa tersebut berada di wilayah Gunungkidul bagian utara.
Pemkab Bantul melanjutkan pembangunan lima jembatan yang rusak akibat Badai Cempaka 2017. Proyek yang dananya bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu sejatinya direncanakan pada 2018-2019, namun gagal lelang dan baru terlaksana tahun ini.
BPBD Gunungkidul membangun tiga jembatan di atas aliran Kali Oya. Ditargetkan pembangunan ini selesai pada akhir September 2020.
Kraton Ngayogyokarta Hadiningrat membangun pagar mengelilingi Alun-Alun Utara senilai Rp2,3 miliar dengan dana keistimewaan. Waktu pembangunan yang berlangsung di tengah masa pandemi Covid-19 dinilai beberapa pihak tidak etis.
Jembatan penghubung Dusun Wunut, Desa Sriharjo dan Dusun Jetis, Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Bantul, mulai dibangun. Pembangunan jembatan yang rusak karena badai Cempaka 2017 lalu itu menelan anggaran Rp12,8 miliar.
Proyek jembatan gantung ersebar di 17 Provinsi di Indonesia. Dari total 38 jembatan gantung tersebut, 1 unit sudah terkontrak sedangkan yang lainnya masih dalam proses lelang.
Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati, mendesak Pemkab agar lebih memprioritaskan APBD Perubahan 2020 untuk pembangunan infrastruktur yang bisa dirasakan masyarakat secara langsung.