Pemkab Gunungkidul memastikan lelang jabatan tinggi pratama terus berjalan. Meski demikian, untuk kelanjutan seleksi masih menunggu hasil penilaian dari tim asesmen.
Panitia seleksi (pansel) lelang jabatan membuka pendaftaran jabatan tinggi pratama untuk tiga lowongan mulai Selasa (7/1/2020) hingga Senin (27/1/2020). Meski demikian, hingga Senin (20/1/2020) jumlah pendaftar masih minim karena baru ada satu pelamar di setiap lowongan.
Adanya larangan bupati melakukan pergantian pejabat selama enam bulan sebelum penetapan calon kepala daerah tidak menghalangi proses lelang jabatan di Pemkab Gunungkidul. Pasalnya, tiga jabatan organisasi perangkat daerah (OPD) harus tetap diisi meski mendekati pelaksanaan pilkada.
Pemkab Gunungkidul di akhir tahun ini bakal membuka seleksi lowongan jabatan tinggi pratama. Lelang dilakukan untuk mengisi tiga jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih kosong.
Anggota DPRD Gunungkidul berharap seleksi lelang jabatan di lingkup Pemkab Gunungkidul tahun ini berjalan lancar. Panitia seleksi (pansel) diminta lebih hati-hati dan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sebanyak 12 nama lolos dalam seleksi administrasi dalam tahapan seleksi tiga Jabatan Tinggi Pratama (JTP) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul. Selanjutnya ke-12 nama tersebut akan mengikuti tahapan wawancara dan presentasi makalah yang akan digelar Rabu (17/7/2019).
Sekitar 27 orang calon lurah yang mengikuti fit and proper test calon lurah di Kota Jambi. Wali Kota Jambi melakukan tes gaya berbicara terhadap para calon dalam tahap terakhir.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku siap dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila memerlukan keterangannya terkait kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Jawa Timur Afandi menanggapi tertangkapnya Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy alias Romi dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan Kemenag.
Ketua panitia seleksi lelang jabatan tinggi pratama di Pemkab Gunungkidul, Drajad Ruswandono, memastikan pengumuman hasil lelang dan pelantikan molor dari jadwal yang ditentukan. Salah satu kendala dikarenakan masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan lowongan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
