News
Ada Parpol Tak Lolos Verifikasi, Wapres: Itu Sudah "Garis Tangan"
Parpol yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024 tidak perlu menuduh atau menyalahkan siapa pun.
Tag: pemilu
Daftar artikel
Jogja
Sambut Tahun Politik, KPU DIY Lakukan Sejumlah Upaya Untuk Tangkal Hoaks
Hingga kini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY menyatakan belum menemukan hoax terkait dengan pemilu 2024. Namun, KPU DIY tidak menampik potensi munculnya hoax.
News
Survei Poltracking, Erick Thohir Cawapres Terkuat untuk 2024
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR mengatakan Pilpres 2024 merupakan ruang terbuka tanpa incumbent.
News
Survei: Pemilih Empat Parpol Ini Dukung Erick Thohir Jadi Cawapres Terkuat
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir semakin tangguh menduduki posisi tertinggi sebagai calon wakil presiden paling potensial pada Pemilu 2024.
News
Kampanye di Luar Jadwal Dilarang, KPU Akan Jelaskan Perbedaan Kampanye & Sosialisasi
Tujuan membentuk aturan itu agar ada pandangan yang sama antar setiap peserta pemilu soal garis pembeda antara kampanye dengan sosialisasi.
Bantul
Bentrok Antar-parpol dan Perusakan APK Bikin Bantul Rawan saat Pemilu
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 pada Jumat, 16 Desember 2022 lalu.
Gunungkidul
Begini Hasil Indeks Kerawanan Pemilu di Gunungkidul
Ketua Bawaslu Gunungkidul, Tri Asmiyanto memastikan Kabupaten Gunungkidul tidak masuk 80 besar kabupaten kota dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) risiko tinggi
News
Pemilu 2024, Kabupaten Magelang Masuk Kategori Rawan
hasil pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kabupaten Magelang masuk kategori rawan tinggi.
Sleman
Sejumlah Hal Ini Membuat Sleman Rawan Konflik saat Pemilu
Harianjogja.com, SLEMAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman menyampaikan, berbagai dimensi penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020
News
Sekjen KPU Bantah Intimidasi dan Rekayasa Hasil Verifikasi Faktual Parpol
Sekretaris Jenderal KPU, Bernad D Sutrisno, membantah mengintimidasi anggota sekretariat KPU di tingkat provinsi untuk merekayasa atau memanipulasi hasil verifi
