Pembahasan tentang revisi Undang-Undang (UU) Pemilu akhirnya ditunda. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa pimpinan partai politik, DPR dan pemerintah sepakat untuk menunda pembahasan revisi UU Pemilu.
Sebagian besar masyarakat Indonesia setuju apabila pelaksanaan pilkada dilakukan serentak. Namun, mereka menolak apabila pelaksanaannya dibarengi dengan Pilpres dan Pileg pada 2024. Kesimpulan itu berdasarkan Hasil survei Index Politica Indonesia.
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 sudah mulai menjadi topik yang hangat oleh publik. Elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih di atas Ketua Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko pada kontestasi Pilpres 2024.
Fraksi PKB DPR RI menyatakan akan menghentikan pembahasan revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sesuai dengan perintah Ketua Umum DPP PKB Muhaminin Iskandar.
Perdebatan presidential threshold atau ambang batas presiden pada pemilu 2024 kian mengemuka dalam revisi Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilu. Muncul wacana penurunan threshold hingga dibawah 10%. Namun sebagian menganggap tak perlu ada perubahan threshold sebesar 20% dari jumlah kursi DPR.
Dukungan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dilaksanakan pada 2022-2023 atau kembali ke siklus lima tahunan diungkapkan Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Pertemuan yang turut diikuti Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno ini, pada intinya membahas perkembangan pembahasan Undang-undang (UU) pemilu.
Polemik revisi UU Pemilu yang saat ini banyak diperbincangkan banyak pihak, menarik perhatian Institute for Democracy and Welfarism (IDW) Yogyakarta.
Tidak ada salahnya UU Pemilu diuji dulu setelah dua kali pelaksanaan pilpres, agar evaluasi yang dihasilkan juga lebih valid.
KPU Gunungkidul menetapkan partisipasi pemilih di Pilkada tahun ini sebesar 72%. Namun oleh KPU DIY diminta menaikan target tersebut menjadi sebesar 80%.
