Komisi Pemilihan Umum RI menyebutkan anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan umum serentak pada 2024 sebesar Rp86,26 triliun.
Airlangga Hartarto digaungkan menjadi Calon Presiden (Capres) 2024 meski Pemilu masih tiga tahun lagi. Partai Golkar DIY secara khusus memberikan dukungan kepada sosok Menteri Koordinator Perekonomian itu karena dinilai memiliki kompetensi yang sudah teruji selama menyelesaikan berbagai negara di Kabinet Jokowi.
Agung Laksono meminta Airlangga Hartarto, agar siap menjadi Capres 2024.
Melaksanakan Pilpres dan Pileg secara bersamaan dinilai sama saja mengorbankan transparansi, akuntabilitas, dan proses politik.
Pembahasan tentang revisi Undang-Undang (UU) Pemilu akhirnya ditunda. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa pimpinan partai politik, DPR dan pemerintah sepakat untuk menunda pembahasan revisi UU Pemilu.
Sebagian besar masyarakat Indonesia setuju apabila pelaksanaan pilkada dilakukan serentak. Namun, mereka menolak apabila pelaksanaannya dibarengi dengan Pilpres dan Pileg pada 2024. Kesimpulan itu berdasarkan Hasil survei Index Politica Indonesia.
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 sudah mulai menjadi topik yang hangat oleh publik. Elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih di atas Ketua Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko pada kontestasi Pilpres 2024.
Fraksi PKB DPR RI menyatakan akan menghentikan pembahasan revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sesuai dengan perintah Ketua Umum DPP PKB Muhaminin Iskandar.
Perdebatan presidential threshold atau ambang batas presiden pada pemilu 2024 kian mengemuka dalam revisi Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilu. Muncul wacana penurunan threshold hingga dibawah 10%. Namun sebagian menganggap tak perlu ada perubahan threshold sebesar 20% dari jumlah kursi DPR.
Dukungan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dilaksanakan pada 2022-2023 atau kembali ke siklus lima tahunan diungkapkan Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
