Dukungan terhadap Kabareskrim Komjen Pol Idham Aziz dari kalangan DPR terus mengalir setelah ditunjuk sebagai kandidat tunggal calon kapolri pengganti Tito Karnavian.
Penunjukan calon tunggal Kabareskrim Polri Komjen Idham Aziz sebagai calon kapolri menggantikan Tito Karnavian dinilai tepat karena kompetensinya memadai sebagai pimpinan Polri yang baru.
Polda Metro Jaya menangkap advokat Eggi Sudjana dan menggeledah rumahnya yang berlokasi di DKI Jakarta.
Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror menemukan bahan kimia berbahaya dalam bom yang dirakit oleh terduga teroris. Bahan kimia berbahaya itu ditemukan ketika Densus 88 menangkap dua terduga teroris berinisial S dan LT di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa (15/10/2019) hari ini.
Hanya dalam hitungan jam, laporan perampokan sebuah toko telepon seluler Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, berhasil diungkap dan kejadian itu diduga rekayasa pelaku yang merupakan pekerja toko tersebut.
Kepolisian Resor (Polres) Bantul mulai memetakan wilayah-wilayah yang dianggap rawan dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bantul 2020.
Sebanyak 50 anggota Polres Sragen pemegang senjata api (senpi) diperiksa tim Propam dan Kedokteran Kepolisian (Dokpol) di Mapolres Sragen, Kamis (10/10/2019).
Kapolresta Bogor Kota, Jawa Barat, Kombes Pol Hendri Fiuser memutasikan anggotanya, Aipda R usai insiden penendangan salah satu ojek online (ojol) saat pengamanan rangkaian Presiden Joko Widodo di Tugu Kujang, Kota Bogor.
Video seorang anggota Polisi menendang dan memukul sembari membentak-bentak driver ojek online (ojol) menjadi viral di lini masa. Seorang polisi itu diketahui merupakan anggota Polresta Bogor saat mengamankan rombongan Presiden Jokowi yang menuju Istana Bogor.
Pendukung Joko Widodo (Jokowi) yang bermukim di Eropa meminta Polri untuk memperbaiki prosedur dan tata kelola internal guna mencegah kesalahan identifikasi dan salah tangkap terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan. Mereka juga mendukung mahasiswa dan publik mendesak DPR memprioritaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
