Di pengujung masa tugasnya di DIY, Kapolda DIY, Irjen Pol. Ahmad Dofiri, meresmikan Masjid Ar-Razzaq di Dusun Gunungbang RT 03/ RW 07, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Jumat (13/12/2019). Masjid di Dusun Gunungbang ini merupakan masjid keenam yang diresmikan Ahmad Dofiri selama bertugas di DIY.
Polri telah menunjuk sejumlah pejabat baru di institusi tersebut. Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyebut penunjukan Inspektur Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri yang baru merupakan wujud profesionalisme Polri.
Kombes Argo Yuwono yang semula Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya resmi dilantik menjadi Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Selasa (19/11/2019).
Tak ingin momentum pelantikan Presiden RI pada 20 Oktober memicu munculnya aksi-aksi provokasi di wilayah DIY, Polda DIY mengandalkan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).
Pengadaan hunian bagi anggota dan pegawai negeri Polri akan mendapatkan fasilitas program KPR dengan suku bunga khusus.
Dua personel Polri yang dianggap heroik mendapatkan potongan tumpeng dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada perayaan Hari Ulang Tahun Bhayangkara Ke-73 di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-73, Senin (1/7/2019) Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti sebanyak 643 peristiwa kekerasan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Kabag Ops Polres Gunungkidul, Kompol Joko Hamintoyo, resmi menggantikan Kompol Verena Sri Wahyuningsih sebagai Wakapolres Gunungkidul. Verena selanjutnya ditugaskan menjadi Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda DIY, sementara posisi Kabag Ops Polres Gunungkidul dijabat AKP Ngadiran.
Kepolisian Resor (Polres) Gunungkidul menggelar Operasi Keselamatan Lalu Lintas Progo 2019. Operasi berlangsung selama 14 hari mulai Senin (29/4/2019) hingga Minggu (12/5/2019).
Ombudsman RImelakukan penilaian kelengkapan pemenuhan dokumen dan ketentuan administratif-teknis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksanaan, Pengadilan Negeri, serta Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di 10 provinsi. Penilaian itu dilakukan denganSurvei Kepatuhan Hukum.
