Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta jajaran pejabat baru di Kemenko Polhukam untuk mencermati tiga persoalan aktual yang sedang terjadi di Indonesia.
Tidak seperti gelaran Pilpres 2019, koaliai parpol di Pilkada 2020 bakal lebih cair.
Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum dinilai tengah bermanuver usai menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pekan lalu.
Ketua Komisi Yudisial Dr Jaja Ahmad Jayus secara pribadi mendukung agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diberikan kembali kewenangan untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai panduan, pedoman dan penuntun dalam pembangunan nasional.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai tidak beralasan apabila ada pihak yang khawatir revisi UU nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) akan merembet pada poin lain.
Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Ahmad M. Ali mempertanyakan urgensi dilakukannya revisi UU nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) khususnya terkait penambahan jumlah pimpinan MPR dari lima menjadi 10 orang.
PDIP akan berdialog dengan seluruh parpol agar pemilihan pimpinan MPR tak perlu melalui voting.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengeluarkan hasil survei kepercayaan publik terhadap elite politik. Elite politik dipandang lebih banyak bicara daripada bekerja untuk kepentingan rakyat.
Hingga dua pekan pasca pelantikan anggota DPRD Kota Jogja, baru Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah mengusulkan nama untuk mengisi kandidat pimpinan Dewan. Adapun dua partai lainnya, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Gerindra hingga kini belum menyetor nama lantaran masih menunggu rekomendasi dari DPP partai mereka masing-masing.
Proses pengisian jabatan empat pimpinan DPRD DIY mulai ada titik temu. Peraih suara terbanyak 17 kursi, PDI-Perjuangan didapuk menduduki kursi Ketua DPRD DIY.
