Mendagri Bisa Copot Kepala Daerah, Ini Tanggapan Refly Harun
Refly Harun angkat bicara terkait dengan Instruksi Mendagri No.6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Mengendalikan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Tito Karnavian.
Refly Harun angkat bicara terkait dengan Instruksi Mendagri No.6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Mengendalikan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Tito Karnavian.
Disebutkan dalam instruksi mendagri itu bahwa kepala daerah yang kedapatan lalai dalam penegakan prokes di wilayahnya akan diberhentikan.
Anggota MPR Fraksi NasDem, Subardi menilai belakangan ini populisme politik kembali mencuat, seiring terjadinya berbagai acara kerumunan di DKI Jakarta. Populisme politik dikhawatirkan meluas menjadi sebuah gelombang besar dan masif, dari sebelumnya sebagai gerakan atau aksi protes.
Pemanggilan Anies Baswedan oleh polisi dicurigai terkait campur tangan Istana.
Akademisi Rocky Gerung mengatakan Istana banyak melakukan kegagalan berpikir. Menurut dia, itu terlihat dari pemberian tanda kehormatan Bintang Mahaputerakepada Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan pelarangan tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) bertema kepulangan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
Hal ini diungkapkan Rocky Gerung melalui video yang diunggahnya ke YouTube, berjudul 'Gatot Nurmantyo dan Habib Rizieq Bikin Istana Tambah Bingung', Rabu (11/11/2020).
Dari sikap Rizal, Ubed mencermati bahwa sang ekonom berpikir berdasarkan fakta di lapangan, sementara JK berpikir secara pragmatis.
Sandiaga Uno sulit untuk langsung menjadi Ketua Umum PPP karena bukan merupakan kader partai. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani .
SBY berharap Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Olivier Chambard, berkenan mengkomunikasikan inti sari dari pesan dan harapannya.
Ketua DPD Partai Golkar DIY Gandung Pardiman ikut mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang saat ini menjadi polemik dunia. Anggota DPR RI ini menilai Pemerintah Indonesia sebaiknya menarik Duta Besar (Dubes) RI yang berada di Prancis sebagai bentuk protes.