Pemkot dan DPRD Kota Jogja menyepakati pembahasan RAPBD 2019 melalui sidang paripurna, Jumat (30/11/2018) petang. Hasilnya, disepakati total perencanaan pendapatan daerah (PAD) tahun depan sebesar Rp1,7 triliun, sementara belanja daerahnya mencapai Rp1,9 triliun dengan defisit sekitar Rp247 miliar.
Anggaran Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan disesuaikan dengan pertumbuhan pendapatan negara dan dijanjikan naik menjadi Rp200 triliun.
Kenaikan beban gaji PNS sebesar 5% pada 2019 di Kabupaten Bantul ternyata turut menyumbang faktor defisit keuangan APBD 2019.
Pemkab dan DPRD Bantul akhirnya memangkas anggaran belanja pada RAPBD 2019 senilai hingga Rp10 miliar karena anggaran daerah mengalami defisit.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bantul tahun anggaran 2019 mengalami defisit hingga Rp179 miliar dari total belanja sekitar Rp2,3 triliun.
Pada pencairan tahap II Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa di Sleman, masih ada 20 desa yang belum bisa dicairkan. Kendala belum cairnya dana BKK tahap II tersebut terkait pelaporan anggaran.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja akan mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai tahun depan. Meski begitu, Pemkot tetap menganggarkan dana Jamkesda untuk mengatasi warga miskin yang tidak terkover BPJS Kesehatan.
Pemkab Sleman dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019. Meski menyetujui, Dewan memberikan beberapa catatan yang harus menjadi koreksi dalam pembangunan di 2019.
Pemerintah memastikan dana keluarahan tidak dialokasikan untuk seluruh kelurahan di Indonesia.
Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara terkait dengan dana kelurahan yang dinilai partai oposisi berbau politik.
