Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kekompakan pemerintah pusat dalam mengawal kebijakan pengalihan
Bantul alami pemangkasan Dana Transfer ke Daerah 2026 sebesar Rp157 miliar. DPRD sebut pengurangan terbesar dalam sejarah penerimaan TKD.
Sri Sultan HB X menilai pemangkasan Dana TKD membuat daerah harus memangkas program publik seperti pendidikan dan kesehatan agar APBD tetap seimbang.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul dipastikan bakal menerima dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp1,37 triliun pada tahun anggaran 2026 mendatang
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan pemerintah memangkas dana transfer ke daerah, seraya menegaskan secara netto anggaran daerah
Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp168,5 triliun dari total Rp256,1 triliun per 22 September 2025.
Adapun dalam postur APBN 2026 terdiri atas pendapatan negara disetujui revisi menjadi Rp3.153,6 triliun atau selisih Rp5,9 triliun dari rancangan
Rencana pemangkasan anggaran dana keistimewaan DIY dari Rp1 triliun menjadi Rp500 juta membuat banyak pihak memberikan komentar.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan alasan di balik kenaikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada Rancangan Anggaran Pendapatan
Pemerintah menganggarkan Rp424,8 triliun untuk bidang pertahanan, hukum, dan keamanan dalam rangka pertahanan semesta di 2026.
