Polisi menetapkan 23 tersangka terkait dugaan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatra. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa perkara tersebut kini ditangani Polda Riau.
Pelaksana Harian Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengatakan telah dilakukan 15.858 kali pengeboman air di wilayah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau.
Dampak kebakaran hutan telah mengancam kesehatan ribuan warga Riau.
Ancaman pencopotan kepala lembaga daerah masih berlaku jika gagal mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo memberikan arahan di Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2019 di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/8/2019). Jokowi yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno memasuki ruangan sekitar pukul 10.00 WIB.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) stasiun Pekanbaru mendeteksi 138 titik panas yang mengindikasikan kebakaran hutan dan lahan yang menyebar di delapan kabupaten di Provinsi Riau.
Kasus kebakaran hutan masih menjadi ancaman pada musim kemarau di Indonesia. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meyakini orang-orang yang melakukan pembakaran hutan dan lahan bisa disadarkan untuk tidak kembali melakukan tindakan yang bisa menyebabkan bencana tersebut.
Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hanya meliputi sebagian dari wilayah Provinsi Riau, belum sampai masuk ke negara tetangga Singapura dan Malaysia. Hal itu dinyatakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Pekanbaru.
Jumat (2/8/2019) pagi satelit mendeteksi ada 85 titik panas, yang jadi indikasi awal kebakaran hutan dan lahan.
Masih ada daerah di Indonesia yang terkena musibah banjir, sementara daerah lainnya telah memasuki musim kemarau dan ancaman kekeringan. Hal tersebut disampaikan Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Dody Usodo.
