Warga penolak New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang hingga kini masih bertahan di Masjid Al Hidayah, Dusun Kragon II, Desa Palihan, diperbolehkan melanjutkan perjuangan di Masjid Al Hidayah yang ada di kompleks relokasi Palihan.
Pencairan dana kompensasi bandara senilai Rp701 miliar oleh Pengadilan Negeri (PN) Wates yang masih menjadi sengketa dinilai ceroboh. Ahli waris GKR Pembajoen, Suwarsi dkk akan melaporkan hal itu ke Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY) dan juga KPK.
Pemerintah merencanakan pengoperasian New Yogyakarta International Airport (NYIA) maju sebulan dari target sebelumnya. Pemkab Kulonprogo menegaskan target maju sebulan itu memungkinkan terpenuhi dengan melihat perkembangan pembangunan NYIA saat ini.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo mendesak Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kulonprogo, segera menindaklanjuti dugaan pungli dalam pencairan dana pembayaran ganti rugi langsung aset warga terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA). [sebelumnya tertulis dana konsinyasi].
Paguyuban Warga Terdampak Bandara Pantai Selatan (Patra Pansel) menggelar aksi damai. Selain menuntut transparansi pencairan dana konsinyasi lahan terdampak New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang diduga dikotori praktik pungutan liar (pungli), warga juga menuntut kejelasan nasib warga yang tergusur akibat proyek bernilai trilunan itu.
Paguyuban Warga Terdampak Bandara Pantai Selatan (Patra Pansel) menggelar aksi damai, menuntut transparansi pencairan dana konsinyasi lahan terdampak New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang diduga dikotori praktik pungutan liar (pungli).
Bandara Kulonprogo diharapkan mampu membuka akses penerbangan ke negara-negara utama yang selama ini hanya diakomodir Bandara Internasional Soekarno Hatta dan Bandara Internasional Ngurah Rai. Akses masyarakat di wilayah DIY dan Jawa Tengah kian terbuka, termasuk akses ekspor produk lokal di kedua wilayah ini.
Pemerintah daerah dan masyarakat dinilai belum siap menyambut kehadiran New Yogyakarta International Airport (NYIA). Jika tidak segera dipersiapkan, bandara baru ditakutkan akan menghadirkan wilayah kumuh. Selain itu, masyarakat juga tidak bisa menerima manfaat secara maksimal.
Pemerintah Desa (Pemdes) di Kecamatan Temon menginginkan pemrakarsa pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) segera mencairkan biaya operasional untuk pengadaan tanah desa yang terdampak pembangunan NYIA.
Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangi Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP) di dalam Izin Penetapan Lahan (IPL) New Yogyakarta International Airport, Kamis (26/7/2018) sore.
