Sejumlah kelurahan di Kota Jogja mengusulkan pemenuhan fasilitas alat pemadam api ringan (APAR) di tiap rukun tetangga (RT). Sebab di seluruh tingkat rukun warga (RW) sudah dilengkapi fasilitas tersebut.
The Ambarrukmo telah menyelesaikan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang dinamakan Ambaramarga. Rencananya, JPO tersebut akan diresmikan pada 14 Oktober 2019 mendatang oleh Gubernur DIY, Sri Sultan HB X bersamaan dengan grand opening Grand Ambarrukmo Yogyakarta Hotel.
Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) tengah membangun sejumlah fasilitas penunjang di Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul.
Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia sedang mempermasalahkan biaya sewa gerai di tempat istirahat (rest area) jalan tol.
Bupati Bantul Suharsono menegaskan komitmennya dalam mewujudkan masyarakat Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera. Salah satu upaya yang dilakukan di tahun keempat jabatannya adalah menggratiskan semua masyarakat Bantul yang berobat di Puskesmas mulai 2020 mendatang.
Vandalisme yang menyasar relief Monumen Serangan Oemoem (SO) 1 Maret bikin resah seniman mural dan grafiti. Iseng dan upaya menunjukkan eksistensi di ruang publik ditengarai menjadi motivasi para vandal.
Karena angin kencang yang menerjang Bandara Notohadinegoro di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (16/2/2019) sore, sejumlah fasilitas di bandara tersebut mengalami kerusakan.
Belum genap 10 hari diresmikan, guiding block di kawasan pedestrian Jalan Suroto, Kotabaru sudah rusak.
Kunjungan wisatawan ke objek wisata Gua Cerme di Dusun Srunggo, Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri terus anjlok dari tahun ke tahun. Akses jalan yang sulit dan minimnya berbagai fasilitas penunjang pariwisata membuat objek wisata tersebut semakin ditinggalkan pelancong.
Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan HB X memberikan sinyal persetujuan penggunaan lahan Sultan Grond (SG) di Dusun Kuwaru, Poncosari, Srandakan, Bantul sebagai tempat dibangunnya embarkasi haji. HB X memberikan satu syarat agar lahan tersebut tidak dialihkan menjadi milik pemerintah namun tetap menjadi milik kasultanan.
