Menkes Budi Gunadi Sadikin menargetkan seluruh RS dan puskesmas terdampak bencana di Sumatera pulih total pada Maret 2026
Pemerintah Aceh memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi hingga 22 Januari 2026 untuk percepatan pemulihan wilayah terdampak.
Satgas PKH menetapkan 12 perusahaan diduga merusak kawasan hutan hingga memicu banjir bandang di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Pemeriksaan lanjut berjalan.
Pemkab Bireuen mulai membangun 1.000 unit hunian tetap bagi korban banjir dan longsor sebagai bagian dari pemulihan pascabencana Aceh.
Presiden Prabowo membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar dengan Mendagri Tito sebagai ketua.
Kemendagri mewajibkan daerah memperkuat BPBD melalui Permendagri Nomor 18 Tahun 2025.
BNPB mencatat korban meninggal akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera mencapai 1.177 jiwa.
UGM melatih warga Aceh Utara membangun 100 huntara pascabanjir dengan pendekatan partisipatif dan konstruksi sederhana.
BNPB mencatat korban jiwa bencana hidrometeorologi di Sumatra-Aceh mencapai 1.167 orang per 3 Januari 2026, dengan pencarian korban masih berlangsung.
Presiden Prabowo menilai pemerintah mampu menangani bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat tanpa menetapkan status bencana nasional.
