Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyentil pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 yang terang-terangan dilakukan elite politik maupun elite agama.
Pimpinan Pusat Aisyiyah se-Indonesia berupaya melakukan penguatan ketahanan keluarga di tengah Pandemi melalui program Program Membangun Kelentingan Keluarga dan Komunitas dalam Masa Pandemi Covid-19 yang telah diikuti 16 Pimpinan Wilayah. Dalam rangka melakukan sharing keberhasilan program, digelar webinar nasional pada Kamis (5/11/2020) lalu.
Pengurus Pusat Muhammadiyah melalui Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu`ti, menegaskan bahwa kendaraan ambulans yang diamankan aparat kepolisian saat demonstrasi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja bukan milik organisasi Islam itu.
Muhammadiyah tidak pernah membahas, apalagi mengajukan permintaan fatwa haram ajaran komunisme kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal tersebut dengan tegas disampaikan oleh Wakil Sekretaris Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Miftahul Haq.
Mari membangun Indonesia, sebagai negara Islami. Bukan negara Islam, agar semua umat Islam di Indonesia dapat berkontribusi, masuk dari berbagai pintu. Jangan eksklusif
Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY yang terletak di Gedongkuning, Kotagede, Kota Jogja, ditutup karena Covid-19. Namun, penutupan ini tidak berkaitan dengan kasus Covid-19 pengurus PWM DIY.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerbitkan surat keputusan Tanwir Muhammadiyah 2020 yang menyatakan penundaan Muktamar Muhammadiyah ke-48 dan Muktamar Asiyiyah ke-48. Muktamar akan digelar pada 2022 mendatang.
Pandemi Covid-19 mengajarkan seluruh umat manusia di muka bumi untuk menghargai nyawa. Penghargaan terhadap nyawa manusia termasuk dalam implementasi sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bantul segera merilis kriteria bakal calon bupati dan wakil bupati Bantul yang layak dipilih. Kriteria itu sebagai pertimbangan warga Muhammadiyah dalam menentukan sikap pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) Bantul, Desember mendatang.
Konsep penerapan new normal bidang pendidikan di DIY diharapkan menjadi percontohan secara nasional. Harapan itu tidak lepas dari status Jogja yang dianggap sebagai kota pendidikan. Konsep yang diterapkan harus mengakomodasi sekolah swasta, utamanya dalam menerapkan protokol kesehatan.
