Untuk menghindari kegaduhan politik, peserta Tanwir Muhammadiyah dilarang pose satu jari saat selfie dengan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo.
Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) DIY menggelar kegiatan diskusi bertajuk Sosialialisasi Empat Pilar Kebangsaan dan Darul Ahdi Wa Syahada di Kantor Wilayah (Kanwil) Pimpinan Muhammadyah (PWM) DIY, Minggu (3/2/2019).
Kendati seluruh kabupaten dan kota di DIY telah memiliki Perda berkaitan dengan penyandang disabilitas namun implementasi di lapangan belum sepenuhnya maksimal. Karena itu pemerintah diminta komitmennya dalam menjalankan Perda tersebut demi terwujudnya hak-hak bagi penyandang disabilitas.
Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bantul menyerukan kepada semua warga Muhammadiyah untuk menyukseskan hajatan pemilu 2019 mendatang, salah satunya dengan menggunakan hak suara pada saat pencoblosan April mendatang.
Presiden Joko Widodo menghadiri Milad 1 Abad Madrasah Mu'allimin - Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (6/12/2018). Tokoh Muhammadiyah Syafii Maarif menyatakan kehadiran negara untuk mendukung eksistensi Muhammadiah merupakan wujud mencerdaskan bangsa.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri acara Milad Satu Abad Madrasah Mu'allimin Mu'allimaat Muhammadiyah, Kamis (6/12/2018). Presiden hadir didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan klarifikasi terkait tanda tangannya dalam kegiatan Kemah Pemuda Islam. Ia menyebut tanda tangannya dalam adalah bentuk pindai atau scan.
Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mulai kesal dengan sikap tokoh senior mereka, Amien Rais.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah yang baru berjanji akan netral pada Pilpres 2019.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan adanya kesalahan administrasi dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) Kemah Pemuda Islam yang kini sedang disidik kepolisian. Kesalahan itu diakibatkan karena ketidakpahaman panitia. Hal itu disampaikan Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta.
