KPK masih melakukan verifikasi terkait laporan dugaan upaya pemberian suap oleh Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)berhasil mengamankan 23 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.
KPK menduga anak usaha Summarecon Agung (SMRA) banyak manipulasi dokumen pengurusan IMB Apartemen Royal Kedhaton.
Bendahara Umum (Bendum) PBNU, Mardani H Maming mengajukan gugatan praperadilan terkait status tersangka perkara dugaan korupsi izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu, Kalsel
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) menyiapkan dana khusus untuk memperlancar pengusulan penerbitan izin pembangunan Apartemen Royal Kedhaton ke Pemkot Jogja. Eks Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti juga diduga menerima fasilitas khusus dalam kasus ini.
Profil Mardani Maming banyak dicari oleh publik setelah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dicegah bepergian ke luar negeri oleh Imigrasi. Bendahara Umum PBNU itu tersangkut dugaan kasus suap penerbitan izin usaha pertambangan atau IUP.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Vice President (VP) Real Estate PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Oon Nushihono (ON) dan menemukan bukti suap izin apartemen Royal Kedhaton Jogja.
PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) memberi penjelasan ihwal penangkapan salah satu petingginya, Oon Nusihono, terkait suap pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton yang melibatkan eks Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti.
Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menduga dugaan suap yang menjerat mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) dalam kasus IMB Royal Kedhaton bukan yang pertama kali diterimanya sebagai kepala daerah.
KPK mengamankan sejumlah dokumen dengan catatan khusus terkait kasus suap perizinan Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta.
