Efisiensi anggaran 2027 picu kekhawatiran nasib 5.373 PPPK di Sragen, DPRD minta tidak ada pemberhentian pegawai.
PPPK di DIY dipastikan aman dari pemecatan meski efisiensi anggaran, kontrak tetap diperpanjang jika kinerja baik.
Sengketa pendaftaran PPPK di Sukoharjo berujung gugatan perdata. Mantan suami diduga gunakan dokumen tak sah.
Bosda Bantul akan membiayai gaji 680 guru PPPK paruh waktu, regulasi Perbup masih tahap harmonisasi.
SK PPPK Paruh Waktu menjadi titik balik bagi tenaga honorer Pemkab Bantul yang telah lama mengabdi dan menanti kepastian kerja.
Penyerahan SK 3.393 PPPK Paruh Waktu Bantul menuai kritik DPRD karena dinilai tak efisien dan berpotensi mengganggu pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Bantul resmi menyerahkan petikan SK Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tahun 2025.
DPRD Kabupaten Sragen akan menggelar rapat paripurna pada Senin (10/11/2025). Salah satu persoalan yang menjadi polemik berkaitan dengan nasib pppk paruh waktu.
Pemkab Gunungkidul belum bisa memastikan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu berlangsung berapa tahun masih menunggu kebijakan Pusat.
Ribuan tenaga honorer di Kabupaten Bantul masih menunggu kepastian status baru mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
