Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang melibatkan mulai lurah, ketua RT dan RW untuk melakukan pendataan warga atau keluarga kurang mampu/miskin di wilayah masing-masing. Upaya ini dilakukan agar warga atau keluarga kurang mampu/miskin di wilayah ini terdata dengan baik dan valid.
Untuk mengupayakan pengentasan kemiskinan di DIY, pemerintah perlu menangkap dan merespon inisiasi-inisiasi masyarakat. Dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini misalnya, banyak masyarakat yang melakukan inisiatif-inisiatif untuk tetap bertahan.
Pemerintah Kota Jogja menganggarkan Rp129,5 miliar untuk pengentasan kemiskinan tahun ini. Jumlah tersebut meningkat dibanding 2020 yang hanya Rp66 miliar karena terkena pemangkasan untuk penanganan Covid-19.
Pandemi Covid-19 berdampak pada sektor ekonomi. Aktivitas ekonoomi banyak yang terhenti sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan. Jumlah penduduk miskin makin meningkat, khususnya di perkotaan.
Untuk menggapainya yang dilakukan adalah dengan memfokuskan progran bansuan sosial (bansos). Sasarannya yaitu kelompok yang masuk dalam basket rentan dan miskin kronis. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan reformasi sistem perlindungan sosial.
peningkatan jumlah graduasi itu untuk memberikan kesempatan warga miskin yang belum pernah mendapatkan PKH bisa menggantikan mereka yang tergraduasi.
Sebanyak 72 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kapanewon Galur, memutuskan mundur dari Program Keluarga Harapan (PKH). Keputusan itu diambil karena mereka merasa sudah mampu dan mandiri tanpa perlu mendapat bantuan program penanganan kemiskinan tersebut.
Bank Dunia memperkirakan 70 juta-120 juta penduduk dunia, termasuk Indonesia, akan jatuh miskin akibat pandemi Covid-19. Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78%.
Bertepatan dengan Hari Buruh Sedunia, Jumat (1/5/2020), Komunitas Dampak Korona [KDK] membagikan bantuan bahan pangan senilai Rp100.000 kepada 30 warga Desa Bantul yang terdampak Covid-19.
Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah.
