Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kulonprogo mendorong agar setiap kalurahan di kabupaten Kulonprogo membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Pasalnya, belum semua kalurahan di Kulonprogo memiliki KIM.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 meluncurkan portal www.covid.19.go.id sebagai sumber informasi resmi penanggulangan virus Corona yang kini menjadi pandemi global Covid-19.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) public service obligation (PSO) bidang pers ke Harian Jogja, Jumat (22/11/2019). Monev dilakukan terkait dengan kerja sama pemberitaan Perum LKBN Antara dengan Harian Jogja.
Lomba semifinal cerdas cermat keterbukaan informasi publik dan peringatan hari hak untuk tahu diselenggarakan di ruang Prof. Baroroh Barried, Gedung A Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Nogotirto, Gamping, Sleman, Rabu (18/9/2019). Acara tersebut digelar atas kerja sama antara Komisi Informasi DIY dan Universitas Aisyiyah Yogyakarta beserta Kominfo DIY.
Sebanyak 11 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Kulonprogo mendapatkan bantuan papan nama gratis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kulonprogo. Bantuan ini bertujuan agar KIM lebih dikenal masyarakat setelah dipasang papan nama.
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) beraudiensi dengan media massa di daerah untuk menginventarisasi permasalahan tentang keterbukaan informasi publik dan pelanggaran kaidah-kaidah jurnalistik pasca-pemilu serentak 2019 di DIY. Salah satu perusahan media yang mereka sambangi adalah Harian Jogja.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulonprogo menggelar forum data sebagai upaya verifikasi informasi dari 12 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebelum mempublikasikannya ke portal satu data.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gunungkidul mendorong pengelolaan website di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pengelolaan ini merupakan salah satu upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik.
Komisi A DPRD DIY akan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengajuan tersebut dibahas pada focus group discussion atau FGD di Gedung DPRD DIY, Rabu (13/2/2019).
